Jakarta, wartaterkini.news–Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meraih angka indeks 4,52 dengan predikat memuaskan dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) periode 2023 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
“Hasil akhir yang memuat nilai Indeks SPBE beserta predikatnya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023,” ujar Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, dalam Pengumuman Hasil Evaluasi SPBE 2023 di Jakarta, seperti dikutip pada Minggu (14/1/2024).
Dalam penilaian itu Kementerian Kominfo berada di posisi ketiga tertinggi untuk kategori Kementerian, setelah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indeks 4,67 dan Kementerian Keuangan dengan indeks 4,66.
Cahyono menjelaskan, proses Evaluasi SPBE 2023 dilakukan terhadap seluruh perwakilan 621 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).
Penilaian itu telah melalui serangkaian tahapan, yang diawali penilaian mandiri oleh masing-masing IPP.
“Kemudian (proses evaluasi) dilanjutkan tahapan Penilaian Eksternal melalui Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, dan Penilaian Visitasi (IPPD tertentu),” imbuhnya.
Lebih lanjut Cahyono mengatakan, Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE masing-masing IPPD yang memuat rincian Indeks Domain, Indeks Aspek, dan Nilai Tingkat Kematangan 47 indikator, serta Rekomendasi akan dapat diakses melalui aplikasi Tauval SPBE yang akan diinformasikan dalam waktu dekat.
Dia memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja seuruh perwakilan 621 IPPD yang telah berpartisipasi dalam rangka mengoptimalkan penerapan SPBE selama 2023.
“Kami berharap, upaya dan sinergitas penerapan SPBE dari seluruh IPPD akan terus berlanjut secara konsisten untuk mewujudkan Indonesia maju,” tandas Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB. (*)
