Jakarta, wartaterkini.news–Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya, untuk meningkatkan komitmen perkuat integritas dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko, Agus Setyono membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, pada Kamis (16/5/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Joko menjelaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk meneruskan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai sebagai tanggung jawab bersama.
“Saat ini juga kita tengah melakukan reformasi birokrasi yang dilakukan dengan cara sistematis. Kami menginginkan ada pembangunan zona integritas di level pemerintahan daerah. Pembangunan ini harus memiliki rujukan sebagai role model, dan ini sangat penting agar bisa meraih predikat zona integritas,” ujar Joko dikutip dari siaran pers Pemprov DKI Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Ia berpendapat, seluruh perangkat daerah harus lebih cermat dalam melaksanakan implementasi antikorupsi. Sebagai upaya pencegahan, pendidikan antikorupsi harus menyasar seluruh lapisan masyarakat, khususnya sejak di bangku sekolah. Sehingga dapat ditanamkan nilai integritas dan bahaya korupsi sejak dini untuk menciptakan generasi antikorupsi.
“Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dedikasinya membantu Inspektorat dalam melaksanakan program pencegahan korupsi. Sehingga, kami bisa ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Semoga peserta bimtek bisa mengikuti dengan baik dan meneruskan hikmat pembelajaran materi di sini dengan serius,” ujarnya.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Repubik Indonesia, Wawan Wardiana, turut mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta karena telah menginisiasi kegiatan ini.
”Langkah-langkah yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI ke depannya (agar) bisa menjadi contoh bagi daerah lain tentang bagaimana mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Terlebih nanti para eselon III seperti di kecamatan akan ditugaskan untuk lebih aktif ke masyarakat,” ujar Wawan.
Ia menyampaikan, dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi untuk para pelajar, dapat dicontohkan dengan cara berbagi pengalaman langsung.
“Ini akan menjadi hal yang berbeda bagi pelajar jika mendengar langsung bagaimana para ASN menjalankan implementasi secara langsung, sehingga menjadi pengalaman baru dan inspirasi bagi para siswa,” ujarnya. (**)
