Jakarta, wartaterkini.news–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengoptimalkan strategi pemberantasan korupsi melalui strategi preventif. Strategi tersebut meliputi tindakan represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye antikorupsi.
“Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau kelompok dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Untuk itu, diperlukan implementasi strategi pemberantasan korupsi melalui tindakan represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye antikorupsi,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, saat menyampaikan sambutan pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2023, Senin (11/12/2023).
Menteri KP Trenggono juga menyampaikan bahwa program edukasi sebagai strategi preventif yang dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan tindakan represif atau penindakan atas korupsi yang sudah terjadi. Lebih lanjut bahwa pembangunan integritas tidak cukup dari sisi individu.
Untuk itu, pembangunan integritas pada KKP dilakukan secara bersinergi antara integritas individu, sistem integritas, dan integritas organisasi, dengan fokus pembangunan dalam hal tata kelola kelembagaan. Sejalan dengan tema HAKORDIA yang diusung KKP tahun ini “Sinergi Berantas Korupsi, untuk Mewujudkan Ekonomi Biru”.
“Melalui peringatan HAKORDIA ini, mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi dalam mewujudkan KKP berintegritas yang membawa dampak kemajuan pada tata Kelola sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung ekonomi biru,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri KP Trenggono menyerahkan beberapa penghargaan sebagai wujud apresiasinya terhadap unit kerja KKP yang telah berhasil mewujudkan komitmennya dalam melawan korupsi.
Penghargaan tersebut diantaranya Unit Kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan KKP Tahun 2023 sebanyak 14 Unit Kerja, Unit Kerja dengan Pengelolaan Pengaduan Terbaik Tahun 2023 untuk 3 unit kerja terbaik, Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2023 untuk 3 unit kerja terbaik, Unit Kerja Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2023 sebanyak 43 unit kerja, serta Pemenang Lomba Suara Anti Korupsi HAKORDIA Tahun 2023 kepada 9 Pemenang.
Selain penghargaan internal, setidaknya 18 penghargaan dari eksternal berhasil diraih KKP selama tahun 2023 dalam implementasi tata kelola kelembagaan.
Hal tersebut membuktikan bahwa KKP telah mengimplementasikan pembangunan integritas dan reformasi birokrasi di lingkungan KKP.
“Pembangunan zona integritas merupakan salah satu sistem integritas yang dibangun KKP pada tiap proses bisnis, selain itu KKP turut terlibat mensukseskan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) di tingkat Kementerian,” imbuhnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah menyatakan pada peringatan HAKORDIA 2023, KKP telah melakukan serangkaian kegiatan peringatan secara bersinergi dengan melibatkan seluruh Eselon I dan diikuti seluruh pegawai di tingkat pusat maupun daerah.
Kegiatan tersebut diantaranya Pelatihan Integritas dengan metode Masive Open Online Course (MOOC), Workshop dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Kecurangan (Fraud) di Lingkungan KKP, Seminar Motivasi dengan tema “Sinergi Bersama, Untuk Membangun Keluarga Berintegritas dan Anti Korupsi”, yang diawali dengan pengukuhan Agen SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) KKP, Turnamen Mini Soccer “KKP Integrity Cup 2023” yang diikuti oleh 8 tim dari BUMN, KKP dan Swasta, Jalan Sehat HAKORDIA, Gerakan 9 Hari Menuju Peringatan Puncak HAKORDIA berupa publikasi twibbon nilai-nilai antikorupsi, Lomba Suara Anti Korupsi 2023, Pameran HAKORDIA (Integrity Expo) bersama KPK, serta acara puncak peringatan HAKORDIA KKP tahun 2023.
“Dalam pelaksanaan Hakordia KKP turut melibatkan peran serta seluruh ASN, Mitra Kerja dan Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam memberantas korupsi, sehingga ASN, Mitra Kerja dan Masyarakat dapat bersinergi mewujudkan good and clean government dalam mendukung ekonomi biru,” tutupnya.
