banner 728x250

Soroti Masalah Pendidikan, “Aliansi Magelang Menggugat” Gelar Aksi Damai dan Mimbar Bebas

“Aliansi Magelang Menggugat” menggelar aksi damai yang berisi pawai dan mimbar bebas di Alun-Alun Kota Magelang, Kamis (02/05/2024). (foto: Narwan)

Kota Magelang Jateng, wartaterkini.news “Aliansi Magelang Menggugat” menyorot permasalahan pendidikan dengan menggelar aksi damai yang berisi pawai dan mimbar bebas, Kamis (02/05/2024).

Aksi yang mengusung tema “Demi Terwujudnya Pendidikan Gratis, Berkualitas, dan Berintegritas” itu digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Aksi Damai ini berjalan dengan Koordinator Lapangan (Korlap) Wisnu Saputra dari Untidar dan Bintang Rizki Bagaskara dari UNIMMA.

Aksi damai dimulai dari pawai sepeda motor secara tertib start dari Kampus I UNIMMA-Jalan Tidar – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Pahlawan – Jalan Raden Saleh (STMIK Bina Patria) – Jalan A. Yani – Alun-Alun Kota Magelang. Di lokasi ini, mimbar bebas dilaksanakan dengan orasi sejumlah perwakilan mahasiswa peserta.

Isi dalam mimbar bebas ini mengungkapkan segala hal terkait pendidikan sesuai dengan tema yang diusung dalam aksi damai.

Mimbar bebas berlangsung sekitar 30 menit, kemudian peserta melanjutkan pawai menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo. Selama kegiatan, aksi damai mendapat pengamanan dari Polres Magelang Kota dan Satpol PP.

Baca Juga :   Tidak Ikut Arahan Pilih PSI dan Golkar, Kades Cendana Pecat 5 Perangkat Desa

Koordinator Umum Ruang Juang, Enrille Championy Geniosa mengungkapkan, aliansi ini terdiri dari Komunitas Ruang Juang, BEM KBM UNIMMA, BEM KM Untidar, mahasiswa dan siswa Magelang, dan masyarakat umum.

Aliansi tersebut terbentuk dari keresahan melihat realitas pendidikan yang semakin hari, semakin mahal, menindas, dan sangat jauh dari kata integritas.

“Mulai dari kurikulum yang sangat sering berganti, banyaknya kasus bullying, diskriminasi, dan kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan. Kemudian tingginya beban kerja guru dengan gaji yang jauh dari kata sejahtera dan masih banyak lainnya,” ungkapnya.

Mayoritas dari peserta yang hadir dalam konsolidasi tersebut merasakan permasalahan yang sama. Dalam lingkup pendidikan tinggi, masalah terkait komersialisasi pendidikan seakan menjadi hal yang sangat wajar.

“Sebut saja, tidak adanya keadilan dalam penetapan Uang Kuliah Tunggal dan Sulitnya akses mekanisme banding penetapan Uang Kuliah Tunggal. Dua poin tersebut terkesan sudah menjadi hal yang sangat lumrah terjadi di banyak perguruan tinggi,” sebutnya.

Baca Juga :   Gelar Bakti Sosial Polsek Cikarang Barat Doa Bersama Yatim Piatu untuk Pemilu Damai 2024

Menurut Enrille, keadaan tersebut diperparah dengan adanya klasterisasi status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dapat memberikan insentif berupa otonomi membuat PTN saling berlomba-lomba untuk “naik kelas”.

Kembali ke masalah pendidikan secara umum, baik sekolah dasar sampai menengah masih belum bisa merasakan pendidikan gratis 12 tahun secara maksimal. Memang, baik dari sekolah dasar sampai menengah tidak lagi membayarkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap bulannya.

“Namun pungutan-pungutan liar seperti pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) dan pewajiban pembelian seragam sekolah masih marak terjadi. Biaya yang dikeluarkan memang tidak begitu besar. Namun jika kita lihat dari sudut pandang HAM yang mengatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan, seharusnya pendidikan harus diberikan secara cuma-cuma atau dengan kata lain gratis.,” tegas Enrille.

Enrille mengatakan, selain komersialisasi terhadap pelajar, penindasan juga kerap terjadi pada tenaga pendidik. Guru merupakan pekerjaan yang sangat teramat terhormat dan mulia, serta merupakan kunci fundamental garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dengan beban yang kian berat, baik guru maupun dosen masih jauh dari kata sejahtera.

Baca Juga :   Bersama Warga Pringapus, Anggota Koramil 04/Windusari Kerja Bakti Pengerasan Jalan

“Masih banyak ditemui guru honorer yang mendapatkan gaji yang sangat teramat miris dan tidak ada kejelasan dan pengakuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya.

Enrille menuturkan, berdasarkan masalah-masalah di atas, maka terbentuklah Aliansi Magelang Menggugat yang membawakan isu pendidikan dan bertemakan “Demi Terwujudnya Pendidikan Gratis, Berkualitas, dan Berintegritas”.

“Kami berharap besar dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat menjadi awal dari upaya mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu Indonesia Emas 2045,” pungkas Enrille. (Narwan/Red)