Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news – Drama keterlambatan pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Pulau Morotai angkatan 2023 membias kepada Pejabat Tinggi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Pj Bupati Morotai Burnawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali dinilai ikut pergulatan keresahan PPPK dan terlihat cuci tangan, sementara Kepala BPKAD Morotai Suryani Antarani dijadikan titik berat permasalahan yang seharusnya tanggungjawab Moril.
Itu tersirat dalam selebaran Sikap Aksi Demonstrasi ratusan PPPK bersama KNPI Morotai yang menuntut pencairan Gaji bulan Mei dan Desember 2024.
Mengutip selebaran aksi, senin (16/12/2024) bahwa di penghujung Tahun 2024 ini, mestinya masyarakat Morotai bergembira menyambut tahun baru dengan berbagai macam agenda keluarga sehingga dengan harmonisnya kita saling berbagi cinta kasih dan perdamaian lewat momentum Natal dan Tahun Baru.
“Bagimana mo bahagia untuk tatawa saja torang tara bisa ” kata salah satu Pegawai PPPK merasa hak nya di cekik oleh Pemerintah Daerah.
Adapula yang menyampaikan bagimana bisa pulang kampung di libur Natal dan Tahun Baru sementara jangankan hadiah, uang tiket pulang saja susah.
Cerita tentang keluh kesah ASN PPPK ini sudah menggema di beberapa minggu kemarin bahkan sempat menggetarkan komsologi Morotai lewat aksi protes dengan penuh harapan ada kejelasan dari setiap tuntutan, tetapi janji hanya tinggal janji yang di lemparkan ke telinga.
Yang lebih mirisnya lagi hampir setiap tuntutan hanya di anggap seremonial belaka oleh Ketua DPRD Pulau Morotai bahkan sempat menyingung soal hak-hak dengan membandingkan Morotai dengan daerah lain. Mungkin baginya itu hal baik tetapi bagi kami yang menjadi korban adalah penghinaan.
Tidak banya Itu tuntutan PPPK ini juga nyaris tak menemui titik akhir (solusi) yang pasti dari pemerintah daerah karena pada aksi bersama KNPI kemarin juga menemui jalan buntu di meja hering. Misanya yang di sampaikan Sekda Pulau Morotai “Gaji PPPK di bulan Mei itu wajib di bayarkan tetapi itu hanya sebatas pernyataan bukan sebagai ketegasan sikap seorang pemimpin serta kuasa pengguna anggaran dan Ketua TAPD Morotai.
Pernyataan Sekda juga sekaligus membuat Pegawai PPPK dilematis karena ketidak pastian kapan di bayarkan. Padahal ketika di telusuri lebih jauh gaji PPPK ini mestinya telah di salurkan berdasarkan regulasi yang berlaku lewat dinas pendidikan.
“Pj Bupati Pulau Morotai, Sekda Palau Morotai dalam pergulatan keresahan PPPK ini terlihat cuci tangan dan hanya menitik beratkan pokok permasalahannya pada BPKAD yang mestinya juga menjadi tangung jawab moril, tangung jawab wajib diselesaikan bentuknya,” isi dalam selebaran aksi
Adapun tuntutan aksi, ratusan PPPK Morotai baik dari Tenaga Kesehatan maupun Tenaga Guru Pendidik:
- Dinas Pendidikan Segera Bayar Gaji PPPK Angkatan 2023 di bulan Mei & Desember.
- DPRD Segera Keluarkan Surat Rekomendasi ke Kemendagri untuk berhentikan PJ Bupati dan SEKDA Pulau Morotai.
- DPRD segera keluarkan Surat Rekomendasi ke Inspektorat dan Kejaksaan Morotai untuk audit anggaran staf Ahli Keuangan Daerah.
- Panggil PJ Bupati, SEKDA dan Kadis
Pendidikan untuk segera tuntaskan gaji dan tunjangan ASN di Morotai. - Bubarkan team Percepatan Pembangunan Daerah dan bubarkan staf ahli Keuangan Daerah.
- Kesra segera selesaikan pembayaran akhir studi mahasiswa unipas tahap.
- Mendesak DPRD tolak APBD 2025 jikalau seluruh gaji dan tunjangan tidak di bayarkan.
- Jikalau tuntutan kami tidak di akomodir maka Dinas Pendidikan kami BOIKOT.
- Kami mengutuk keras sikap Ketua DPRD yang menganggap remeh HAK-HAK pegawai di Morotai dengan membandingkan Morotai
dengan daerah lain lewat Facebook dan Status Whatsap.
