Perkuat Kecamatan, Ditjen Bina Adwil Gelar ToT Frontline Service Delivery

Jakarta, wartaterkini.news–Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri), melalui keterlibatannya di dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), menjalankan Pilot Project berupa Training of Trainer (ToT) Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/Frontline Service Delivery.

Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Adwil, Amran, mengharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menyediakan tenaga pelatih yang kompeten, serta dapat merumuskan metode dan strategi pelatihan yang menyesuaikan sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Selain itu, kegiatan tersebut untuk  meningkatkan percepatan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

“Tujuan kegiatan itu sangat baik, untuk menyiapkan tenaga pelatih yang handal dan profesional sehingga dapat mencetak kader-kader aparatur pemerintahan desa yang mampu mendukung upaya pemerintah menunjukkan hasil pembangunan yang lebih signifikan,” kata  Amran melalui keterangan resmi, Jumat (15/3/2024).

“Posisi kecamatan yang sangat strategis perlu dimanfaatkan sebagai hub untuk memastikan penduduk desa di wilayahnya dapat menerima layanan dasar yang merupakan hak sebagai warga negara. Mempertemukan kebutuhan akan layanan (demand side) dengan penyediaan layanan (supply side) adalah target dari pilot project ini,” kata  Amran.

Baca Juga :   Percepat Penurunan Stunting di Bumi Serapat Serasan,DPPKBPPPA Kenalkan Program DASHAT

Pemenuhan penyediaan layanan dasar dapat diakselerasi dengan menyeleraskan program dan kebijakan para stakeholder terkait sehingga melalui pilot project itu nantinya diharapkan menghasilkan sebuah metode yang baru menjawab permasalahan akan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

Kegiatan Penguatan Kecamatan tersebut dilaksanakan secara serentak yang dimulai sejak 12-16 Maret 2024 di 3 provinsi yaitu Aceh, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, yang melibatkan calon pelatih dari perwakilan Bappeda, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, Bagian Pemerintahan Setda dan Inspektorat dari daerah yang menjadi target program. (*)