Jakarta, wartaterkini.news–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengajak para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Jawa Timur untuk bersama-sama mengawal birokrasi.
Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Rapat kerja Paguyuban Rektor PTN Jawa Timur Tahun 2024, di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur pada Senin (2/9/2024).
“Kini saatnya berkolaborasi dalam membangun inovasi, bukan bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada satu aktor pun yang dapat mencapai tujuan tanpa kontribusi dari aktor lain. Maka dari itu, peran akademisi, rektor, dan pegiat pendidikan sangat penting untuk turut mengawal birokrasi,” kata Anas dalam keterangan pers yang dilansir dari InfoPublik.
Menteri PANRB itu menuturkan bahwa pihaknya memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk akademisi dalam memperkuat kebijakan reformasi birokrasi menggunakan data dan analisa akademik (evidence-based policy).
Anas menyebut bahwa perlu adanya tokoh pendidikan sebagai agent of change yang menjembatani program prioritas pembangunan dengan masyarakat sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Oleh karenanya jajaran akademisi dalam hal ini PTN se-Jawa Timur dapat terus melahirkan terobosan yang bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Kemudian kampus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Di hadapan Paguyuban Rektor PTN se-Jawa Timur, Menteri PANRB Anas itu juga memperkenalkan Reformasi Birokrasi Berdampak yang dilakukan saat ini berfokus pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong birokrasi berdampak, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat.
Melalui program RB tematik, Kementerian PANRB menunjukkan langkah inovatif dalam merespons harapan masyarakat pada birokrasi. RB tematik fokus pada empat prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, serta belanja produk dalam negeri.
Implementasi RB perlu dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak. Menteri Anas mengibaratkan ASN dan birokrasi adalah engine for development yang semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara.
Menteri PANRB itu menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi salah satu program prioritas Kementerian PANRB, salah satunya dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE). Saat ini, terdapat 27.000 aplikasi yang tidak terintegrasi.
Melalui SPBE, pemerintah mendorong agar seluruh sistem terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang baik sehingga berujung pada meningkatnya kepuasan publik.
Menteri Anas juga mengajak para rektor dan civitas academica untuk dapat berinovasi dalam berbagai sektor terutama dalam proses belajar mengajar dengan lebih memanfaatkan teknologi.
“Jadi digitalisasi bukan hanya sebatas aplikasi. Tapi lebih dari itu yakni memperbaiki tata kelola proses bisnis sehingga pelayanan akan lebih baik,” sambung Anas.
Kementerian PANRB telah melakukan berbagai transformasi kebijakan dalam menunjang kinerja dosen, seperti UU Guru dan Dosen yang menjadi payung besarnya. Kemudian pembinaan dan pengelolaan guru dan dosen yang diatur dalam Peraturan JF Guru dan Dosen.
Selain itu juga terkait dengan peraturan pelaksanaannya termasuk administrasi penilaian AK dosen dan kenaikan jenjang jabatan Dosen.
Kemudian Kementerian PANRB telah memetakan proyeksi kebutuhan di sektor Pendidikan dan Kesehatan dengan pertumbuhan positif (positive growth), Tenaga Teknis Fungsional sesuai bidang prioritas nasional dan potensi kewilayahan dengan skema Zero Growth atau hanya merekrut pegawai baru untuk menggantikan pegawai yang pensiun.
Sedangkan untuk Tenaga Teknis Pelaksana menggunakan skema negative growth mengingat digitalisasi semakin gencar dan dapat menggantikan pekerjaan manusia.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, formasi ASN Dosen 2024 sebanyak 14.110 formasi yang terbagi menjadi 10.570 CPNS dan 3.540 PPPK. Berkaitan dengan progres Jabatan Fungsional Dosen, Kementerian PANRB telah memproses usulan dan membahas beberapa hal terkait sinkronisasi ketentuan karier dosen dalam UU Guru dan Dosen serta tata kelola JF. Selain itu, juga dibahas mengenai penghargaan terhadap dosen yang ditugaskan di daerah khusus. (**)
