banner 728x250 banner 728x250

Kawal Demokrasi Jurdil Tim Advokasi JADI Siagakan Satgas Anti Politik Uang

OKI Sumsel, wartaterkini.news Tim Advokasi Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), HM Dja’far Shodiq dan Abdi Yanto,SH.,MH (JADI), bentuk kekuatan besar guna menghadapi Pilkada 27 November 2024 mendatang.

Tercatat setidaknya sebanyak 2.785 saksi, 15 ribu Satgas Anti Money Politik, dan 30 advokat disiapkan untuk mengawal proses demokrasi yang bersih dan adil.

Ketua Tim Advokasi JADI, Sepriadi Pirasad, SH.,MH, mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan mengantisipasi praktik politik uang yang kerap mencoreng pelaksanaan pemilu.

Baca Juga :   BRIN Paparkan Strategi Adaptasi dan Mitigasi Hadapi Megathrust di Indonesia

“Kami telah membentuk 15 ribu Satgas Anti Money Politik yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten OKI. Tugas mereka adalah melakukan pengawasan, pengintaian, hingga penindakan terhadap praktik money politik,” ujarnya di Kayuagung, Senin (25/11/2024).

Selain itu, Tim Advokasi JADI juga mendirikan posko pengaduan di 18 kecamatan untuk mempermudah masyarakat melaporkan pelanggaran yang terjadi, “Kami ingin masyarakat turut serta menjadi pengawas aktif. Laporkan jika ada pelanggaran, terutama praktik politik uang,” terangnya.

Ia juga menegaskan komitmen timnya untuk menegakkan aturan hukum yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136 Tahun 2024 terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam Pilkada,

Baca Juga :   Lautan Manusia Hadiri Deklarasi 6 Partai Politik Dukung Abusama-Misnadi Maju Pilkada OKU Selatan

“Siapa pun yang melanggar netralitas dapat saja terancam pidana sesuai Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015. Netralitas merupakan pilihan bijak untuk tidak terlibat dalam politik praktis,” imbuhnya.

Kemudian dari itu, Sepriadi meminta KPU dan Bawaslu menjalankan tugas sesuai aturan dan memastikan Pilkada berlangsung jujur dan adil,

“Kami percaya lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu OKI masih dan tetap tegak lurus pada aturan, tanpa kepentingan paslon tertentu. Kami juga meminta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan pilkada bersih. “Pilih pemimpin berdasarkan integritas dan rekam jejaknya. Bukan dengan menakar kepemimpinan dengan sejumlah uang,” tandasnya

Baca Juga :   Bupati Pamekasan Kembali Menerima Penghargaan Katagori Penggerak Reformasi Birokrasi

(fitri/red)