Jakarta, wartaterkini.news–Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan pada awal tahun 2025.
Pemindahan ibu kota negara secara resmi dijadwalkan pada tahun 2028, dengan Presiden RI Prabowo Subianto berencana mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
“Kami tetap semangat menyelesaikan IKN. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya juga telah disiapkan. Persiapan pemindahan ASN ke IKN sudah mulai dilakukan dari sekarang,” ujar Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).
Dilansir dari InfoPublik, hingga saat ini, Kementerian PU telah menyelesaikan 109 paket pekerjaan infrastruktur di IKN dengan total nilai Rp89 triliun, mencapai progres 61,7 persen. Progres pembangunan dibagi dalam tiga batch:
- Batch 1 (2020–Maret 2023): 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun (95,8 persen).
- Batch 2 (April–November 2023): 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun (75,1 persen).
- Batch 3 (Desember 2023–2024): 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun (27,9 persen).
Diana menambahkan bahwa beberapa infrastruktur utama ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan direncanakan untuk diresmikan dalam waktu dekat. Infrastruktur tersebut meliputi Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
Selain pembangunan, Kementerian PU juga memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan infrastruktur dasar seperti pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi.
“Kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” kata Diana.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi atas kerja sama Kementerian PU dan berbagai Kementerian/Lembaga dalam mendukung penyelesaian IKN.
“Penyelesaian IKN ini memerlukan kolaborasi kita semua. IKN jangan dianggap hanya sebagai proyek, tetapi program besar yang harus diselesaikan bersama,” ungkap Basuki.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini menjadi salah satu prioritas nasional di tengah ancaman peningkatan muka air laut yang mengancam wilayah Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai langkah strategis untuk masa depan bangsa.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Achir Chaniago.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Endra S. Atmawidjaja, dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Reiza Setiawan. (**)
