Jakarta, wartaterkini.news–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahunannya kepada Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penyampaian laporan keuangan itu merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Kementerian PUPR dalam pengelolaan keuangan negara.
Hal itu disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Jakarta pada Kamis (28/3/2024).
“Kementerian PUPR telah menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Bagian Anggaran (BA) 033 Tahun Anggaran (TA) 2023 Unaudited, Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 999.07 Tahun 2023 Unaudited, dan 13 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun 2023 Unaudited kepada BPK RI pada 28 Februari 2024,” kata Menteri Basuki dalam siaran pers yang diterima InfoPublik pada Jumat (29/3/2024).
Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033 TA 2023 Unaudited sendiri merupakan hasil konsolidasi pencatatan realisasi pendapatan dan belanja serta mutasi aset dan kewajiban dari 1 Januari 20223 sampai dengan 31 Desember 2023 pada 10 unit organisasi dan 704 satuan kerja di lingkungan Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki pun mengatakan bahwa realisasi belanja Kementerian PUPR pada 2023 tidak melebihi pagu belanja operasional yang sudah ditetapkan.
“Pada TA 2023, pagu belanja Kementerian PUPR senilai Rp182,02 dengan realisasi pendapatan Kementerian PUPR senilai Rp1,10 triliun dan realisasi belanja senilai Rp174,32 triliun,” ucap Menteri PUPR Basuki.
Menteri PUPR itu menyampaikan bahwa Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada TA 2023 dengan pagu belanja operasional penanganan dan pencegahan COVID-19 sebesar Rp30,43 miliar dan realisasi sebesar Rp26,92 miliar atau 88,56 persen.
Dilansir data yang diterima, Kementerian PUPR juga telah melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) yaitu PN I yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, PN II yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN III yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN VI yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta PN VII yaitu Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik pada TA 2023 dengan pagu sebesar Rp92,48 triliun dan realisasi sebesar Rp87,90 triliun atau 95,05 persen.
Menteri PUPR Basuki pun mengatakan bahwa Kementerian PUPR sendiri telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam pencegahan stunting tanpa melebihi pagu yang sudah ditetapkan.
“Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pencegahan stunting melalui penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang layak pada TA 2023 dengan pagu sebesar Rp1.089 miliar dan realisasi sebesar Rp1.088 miliar atau 99,92 persen,” kata Menteri PUPR Basuki. (*)
