banner 728x250

Wapres Buka Rakornas Penanggulangan Bencana 2024

Jakarta, wartaterkini.news–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2024. Acara tahunan yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, pada Rabu (24/4/2024).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi penyelenggaraan Rakornas PB 2024 sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi penanggulangan bencana di Indonesia.

Lebih dari 2.000 peserta hadir pada puncak acara Rakornas PB 2024 yang mengangkat tema “Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana”.

BNPB mengangkat tema tersebut seiring dengan tantangan masa kini.

Fenomena alam, berbagai jenis bencana dan kompleksitas dampaknya yang semakin berat berpengaruh pada peningkatan kerentanan wilayah terhadap bencana. Hal tersebut dapat diperburuk dengan dampak perubahan iklim dunia.

Kondisi tersebut menutut upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. Sehingga seluruh langkah dan rencana tanggap darurat yang dilaksanakan harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca Juga :   Plh Dirjen Bina Adwil Buka Rakornas Satpol PP di Padang

“Saya minta agar pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri untuk terus dioptimalkan. Dorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid, sebagai kunci terwujudnya efektifitas dan efisiensi aksi dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan, tantangan bencana ke depan semakin kompleks. Dampak perubahan iklim semakin terasa dan membuat dampak bencana semakin signifikan.

Kepala BNPB mengatakan, keselarasan antara strategi dan kebijakan harus didukung inovasi dan teknologi yang memungkinkan respons cepat. Ini akan dapat menjawab tantangan perencanaan untuk mengantisipasi, mencegah dan membangun kesiapsiagaan.

Di samping itu, Suharyanto juga menggarisbawahi, inovasi dan teknologi yang dirancang tadi akan mampu menunjang ekosistem aksi dini di tingkat masyarakat.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, fase tanggap darurat akan lebih efektif jika didukung oleh ketersediaan logistik dan peralatan yang cukup, agar transisi darurat dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselerasi,” ujar Suharyanto.

Baca Juga :   Hadiri Wisuda Tahfiz Ke-5, Bupati PALI: Terimakasih Ponpes Telah Membangun Karakter Anak Cinta Alquran

Pada laporan pembukaan, Kepala BNPB juga menyampaikan data bencana. Menurutnya, jumlah kejadian bencana pada 2023 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, Suharyanto menekankan, dari sisi dampak, ini menunjukkan tren penurunan yang signifikan, khususnya dalam tiga tahun terakhir.

“Korban jiwa terdampak, luka dan meninggal pada 2023 turun 36 persen dari 9.628 jiwa di 2022 menjadi 6.081 jiwa pada 2023. Demikian juga dengan angka kerusakan infrastruktur akibat bencana sebesar 97.891 unit di 2022 turun menjadi 35.933 unit di 2023, atau turun sebesar 63 persen,” kata dia.

Rakornas PB 2024 menjadi sarana koordinasi antara BNPB dan BPBD serta mitra kerja terkait di tingkat pusat dan daerah, tentunya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Melalui kegiatan nasional ini, BNPB berharap Rakornas PB 2024 bertujuan mengidentifikasi tantangan dan mengevaluasi pencapaian program penanggulangan bencana.

Baca Juga :   Hasil Reses Tahap 1 Tahun 2024, DPRD Provinsi Sumsel Sampaikan Aspirasi Masyarakat dari Daerah Pemilihan

Menginternalisasi dan menyelaraskan rencana program penanggulangan bencana di tingkat nasional-provinsi dan kabupaten/kota.

Menyusun rekomendasi kebijakan BNPB dan BPBD di tahun ini.

Kemudian, membuka wawasan teknologi dan inovasi dalam kebencanaan secara lebih luas.

Kegiatan yang berlangsung pada 23 – 24 April 2024 itu dihadiri peserta dari unsur pentaheliks, diantarnaya perwakilan kementerian dan lembaga, DPR-RI, duta besar negara sahabat, kepala daerah, BPBD provinsi, unsur pimpinan TNI, Polri, BPBD kabupaten atau kota, akademisi, praktisi, perwakilan dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat. (*)