Wagub Sumsel Simak Pandangan Umum Fraksi DPRD

Palembang, Wartaterkini.News — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna LVI (56), dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap 7 Raperda usulan Pemerintah Provinsi Sumsel. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel H. Gantanda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel (28/01).

Tujuh Raperda yang disampaikan untuk dibahas dan diteliti menjadi Perda tersebut meliputi, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Baca Juga :  Wagub Sumsel Hadiri Webinar Pemberantasan Penyalahgunaa dan Peredaran Narkotika

Kemudian, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu. Serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan yang terakhir adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok.

Fraksi Gerindra menilai Penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah, yang disertai kerangka pendaaan indikatif yang terukur dengan pertimbangan dari berbagai unsur pemangku kepentingan, yang diintegrasikan dengan tata ruang, kondisi, potensi daerah dan nasional.

Baca Juga :  Forkopimda Pamekasan Hadiri Lauching Pesantren Tanggap Bencana di Kecamatan Palengaan

Menurutnya, RPJMD tahun 2018-2023 adalah tahapan ke-empat pelaksanaan RPJDP Provinsi Sumsel tahun 2005-2025 dengan visi, Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025.

“Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi, Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, serta Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan bertanggung jawab,” ungkapnya

Fraksi PDI Perjuangan menuturkan,

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan, yang menjadi dasar juga didalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota

Baca Juga :  Pemkab Bener Meriah Gelar Rapat Analisis Kondisi Pupuk Bersubsidi

Menurutnya, Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, fraksi ini memberikan apresiasi terhadap pihak eksekutif yang berketetapan hati untuk menyusun sebuah peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan jaminan bagi anak usia sekolah agar dapat memperoleh kesempatan belajar di sekolah tanpa terkecuali bagi masyarakat miskin atau kurang mampu.

“Karena pendidikan sejatinya merupakan instrumen penting dan strategis dalam pembinaan sumber daya manusia,” tuturnya. (Cly/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini