Wabub Halsel Buka Kegitan FGD Penyusunan Materi RDTR, Kawasan Perkotaan Labuha

Halmahera Selatan Malut, wartaterkini.news–Wabub Halsel Iswan Hasjim, ST. MT, menghadiri serta membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Labuha Kabupaten Halmahera Selatan yang berlangsung di Hotel Buana Lipu, Jum’at (06-22-2019).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wabub Iswan Hasjim, ST. MT, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala Bapeda, Ramli, S. Pd. Camat, Kepala-kepala-kepala desa, dan pemerhati lingkungan.

Dalam sambutannya, Wabub Iswan Hasjim, ST. MT, mengatakan penataan ruang harus kita letakan dengan secara detail dan meletakan pada proposi-proposi ruang, yang harus kita berikan untuk keberlangsungan dan berkesinambungan pembangunan itu sendiri.

“Saat ini Alhamdulilah kita Halmahera Selatan dalam penataan proses-proses penataan kota, dan kita memilik bentangan perluasan yang begitu sangat luas, bentangan yang terhampar begitu panjang dan begitu luas sejauh mata. memandang, Maka ruang-ruang yang telah kita berikan untuk penataan pertumbuhan pembangunan secara baik. Maka ruang-ruang yang telah kita berialkan untuk bagaimana kita berikan untuk bagaiman pertumbuhan pembangunan secara baik”. Ucapnya.

Baca Juga :  Bentuk Keseriusan Sumsel Kendalikan dan Cegah Karhutla Akan Gelar FGD

Tambah Iswan Tentunya kita berharap dari ruang-ruang yang kita tata untuk menjamin keberlangsungan dalam proses pembanguan tersebut.

“Semua itu kalau tidak ditata secara dini maka akan memberikan dampak, bahkan bisa saja pembanguan yang menalan anggaran yang begitu banyak dia tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam ruang tersebut”. Pungkasnya

Selain itu Kepala Badan perencanaan pembangunan Daerah (BAPEDA) Ramli, S. Pd, saat diwawancarai mengatakan, penyususnan dokumen sebagai landasan bergerak di dalam pentaan ruang baik itu pola ruang maupun struktur ruang.

“Selama ini kita baru punya perda tata ruang nah itu Masi skala kabupaten, terus skalanya masi satu banding lima puluh ribu”, jelsanya

Baca Juga :  Kesiapan Kunjungan Menko Marves Ke Halsel, Sekjen DPP APRI Desak Penertiban PETI Di Kusubibi

Artinya ada kawan-kawasan yang belum detail harus didetailkan lagi, untuk langka awal pentaan kota labuha, ada kawasan lain yang suda di susun dokumennya tapi pembahasannya belum jauh, yaitu kawasan perkotaan Obi Laiwui, waktu disusun rencana detail kawasan pentaan perkotaan kota labuha dan suda di bahas denga DPR Halsel, masih mengacu pada peraturan mentri (PERMEN), PUPR pada saat itu tata ruang masi melekat di PUPR, skarang tata ruang suda pinda gabung dengan Agraria, ada perubahan regulasi.

“Yah terpaksa kita ikuti regulasi itu, Alhamdulillah waktu kita pembahasan denga DPR karna ini menyangkut peta kawasan. Kita bawa ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dan kita dapat rekomendasi itu. Sedangkan dari daerah lain belum dapat rokomendasi itu, itu latar belakangnya”. Tandasnya.

Baca Juga :  Bupati H.Usman Sidik: Kalau Sistem Pemerintahan Kita Tidak Baik Bagaimana Pelayanan Kita Terhadap Masyarakat

Masi Ramli, tujuan kedepannya yang jelas ada kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan terkait dengan struktur dan pola ruang yang ada.

“Tantangan kita adalah masalah batas-batas desa itu yang menjadi kendala jadi kita butuh waktu, adapun batas yang yang ada disini masi indikatif menurut BIG jika suda ada keputusan bupati tentang desa BIG dengan sendirinya yang akan memperbaiki tata batas itu, jadi sifatnya Masi indikatif karna acuannya seharusnya SK bupati jadi kalau kita menunggu ini tidak akan selesai-selesai”. Pungkasnya.

Harapan kita adalah supaya pembangunan kita kedepan arah dan tujuannya lebih baik, dan kemungkinan RPJMD kita di 2021-2024 untuk priode berikutnya kita bisa jadikan landasan acuan, untuk Penyusunan program-program di RPJMD. (Ilham/red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini