Usul Kudeta Bupati Morotai Kandas, DPRD Luncurkan Rilis

Foto Jumpa Pers Sejumlah DPRD Morotai

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news – DPRD Pulau Morotai melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Usul Evaluasi dan Pergantian Pejabat Bupati Pulau Morotai kepada Menteri Dalam Negari melalui Gubernur Maluku Utara.

Namun sayangnya, rencana Kudeta terhadap Pj Bupati Morotai tersebut kandas di ruang Rapat Peripurna lantaran tidak memenuhi Kuorum.

Dari 20 Anggota DPRD Morotai yang mengikuti Rapat Paripurna hanya 8 Anggota, sementara 12 Anggota DPRD lainnya tidak nampak dalam Rapat Paripurna tanpa disertai alasan.

Alhasilnya, bertempat di Aula Kantor DPRD Morotai, senin (22/08/2022) Ketua DPRD Rusminto Pawane bersama 7 rekan lainnya meluncurkan rilisan kepada awak media yang menampilkan 11 poin penting.

Rusminto dalam rilisnya mengatakan, pada hari Jumat, 19 Agustus 2022, seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Morotai melaksanakan rapat Internal yang dihadiri seluruh Fraksi – Fraksi DPRD Morotai.

“Seluruh Anggota DPRD menyatakan sikap dukungan dan persetujuan bahwa harus dilaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Usul Evaluasi dan Pergantian Pejabat Bupati Morotai dengan beberapa alasan mendasar:” kata Rusminto

  1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah digaris bawahi bahwa DPRD dengan Bupati adalah sama-sama unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk itu segala hal yang berkaitan dengan kewenangan daerah dan kebijakan daerah harus dibicarakan, disepakati dan ditetapkan bersama dengan DPRD untuk menjawab berbagai persoalan daerah dan keresahan publik/keluhan berbagai pihak. Menurut pencermatan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Saudara Muhammad Umar Ali, SE selaku Pejabat Bupati Pulau Morotai selama kurang-lebih 3 bulan menjabat tidak mampu membangun hubungan kemitraan yang baik, sehat dan transparan dengan DPRD.
  2. DPRD mencermati tidak adanya sikap netralitas Saudara Muhammad Umar Ali yang berstatus sebagai ASN di mana dalam kunjungannya ke berbagai tempat selalu menggunakan atribut Mantan Bupati Pulau Morotai yang jika dikaji bertentangan dengan petunjuk dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Repubhk Indonesia Nomor 131.82-1210 tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulau Morotai.
  3. Secara kelembagaan, DPRD berpandangan bahwa Saudara Pejabat Bupati Pulau Morotai tidak cermat untuk mengambil langkah strategis mengatasi persoalan devisit keuangan daerah yang begitu besar dengan segera mengajukan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022 baik melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.
  4. DPRD sudah berulang-ulang membangun komunikani dengan Pejabat Bupati Morotai sejak yang bersangkutan dilantik untuk membicarakan beberapa persoalan penting diantaranya terkait kekurangan ketersediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Hak Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN, Tunjangan Para Dokter, Petugas Kesehatan di Rumah Sakit, tentang penurunan daya beli masyarakat dan tidak berputarnya uang di Kabupaten Pulau Morotai.
  5. Dicermati bahwa tidak ada niat baik Saudara Penjabat Bupati untuk mengembalikan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang dihapus secara sepihak oleh mantan Bupati Benny Laos melalui Perbup Nomor 05 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 15 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Terkait hal ini perlu kami menyampaikan kepada masyarakat dan publik bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD itu merupakan suatu kewajiban yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan pelaksanan tugas dan fungsi-fungsi kembagaan DPRD seperti fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.
  6. Dalam pertemuan beberapa kali itu DPRD juga memberikan pandangan dan tawaran solusi yang harus dilakukan untuk menjawab persoalan tingginya defisit keuangan daerah adalah perlunya dilaksanakan APBD perubahan namun Penjabat Bupati Pulau Morotai menolak dilaksanakannya APBD perubahan dengan alasan tidak ada uang pada hal yang namanya APBD itu adalah salah satu agenda daerah yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari sistem pengolahan keuangan dalam penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan akuntabel serta langka terlaksananya disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahannya bersama DPRD, seharusnya Saudara Penjabat Bupati secara intens berkoordinasi dan bekerjasama dengan DPRD sebagai mitranya untuk mengambil langkah dan kebijakan yang penting dan strategis guna secepatnya menjawab berbagai persoalan daerah kita ini dan bukannya dibayang-bayangi oleh pihak atau kekuatan lain. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD mencermati bahwa kondisi semacam ini tidaklah sehat dan menjadi hambatan besar dalam kelanggenagan urusan pemerintahan daerah kita ini. Jika dicermati hubungan kemitraan yang tidak sehat antara Pemerintah Daerah dan DPRD telah berlangsung pada masa pemerintahan mantan Bupati Benny Laos dan kini DPRD ingin berinisiatif untuk lingkaran itu dengan komunikasi dan kerjasama dengan Saudara Muhammad Umar Ali selaku Penjabat Bupati Pulau Morotai.    DPRD tidak ingin lagi di masa pemerintahan Penjabat Bupati kondisi semacam itu terus berjalan karena di satu sisi akan menjadi penghambat dalam upaya percepatan penyelesaian berbagai persoalan di daerah dan di sisi lain kondisi itu akan mengarah pada praktek. penyalagunaan kewenangan (Abause of Power) yang tidak signifikan dengan sistem pemerintahan demokrasi Indonesia.
  8. DPRD menilai bahwa kurang-lebih 3 (tiga) menjalani tugasnya Penjabat Bupati Pulau Morotai tidak mampu membangun hubungan komunikasi dan harmonisasi dengan DPRD sebagai rekan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  9. Dicermati bahwa Penjabat Bupati Pulau Morotai tidak melaksanakan kewenangannya sebagai Kepala Daerah secara maksimal sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan cenderung diatur oleh pihak lain di luar sistem Pemerintahan Daerah.
  10. Sejak dilantiknya Penjabat Bupati Pulau Morotai Rekomendasi KSN yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah tahun lalu untuk mengembalikan hak beberapa ASN tidak kunjung terlaksana. Selain itu pula Penjabat Bupati Pulau Morotai tidak melaksanakan putusan PTUN Ambon untuk mengaktifkan kembali status satu orang ASN.
  11. Kontingen Pramuka asal Kabupaten Pulau Morotai yang beberapa waktu lalu mengikuti kegiatan Jambore Nasional di Jakarta dibiarkan terlantar oleh Pemerintah Daerah dengan alasan tidak ada anggaran untuk membiayai kegiatan itu.
Baca Juga :  Kemenag Gelar Silaturahmi Dengan Guru Non ASN Se-OKU Selatan

Berkaitan dengan kesepakatan dan ketetapan Rapat Internal dimaksud untuk dilaksanakannya Rapat Paripurna DPRD di siang hari ini tenyata disinyalir adanya atau terjadi konsolidasi di luar kesepakatan rapat internal.

“Kami melihat adanya tekanan dari pihak luar yang kalau tidak salah tekanan itu berasal dari DPP Partai PDIP dan juga katanya ada tekanan dari pihak luar sehingga rekan – rekan takut menghadiri Rapat Paripurna begitu pula ditemukan adanya tekanan bagi rekan Anggota DPRD di Partai Hanura. Bahkan ada tekanan luar biasa datang dari pengurus wilayah agar yang bersangkutan jangan hadir dalam Rapar Paripurna DPRD,” tutur Rusminto dalam rilisnya

Baca Juga :  Diduga Tabrak Aturan, Ketua Satu GPM Haltim Soroti Modus Uang Tranfer di KUA Kec Wasile

“Kami juga tidak tahu apakah ada tekanan kepada rekan-rekan Anggota DPRD dari Partai/Fraksi Golkar atau tidak. Terkait hal ini atas nama lembaga DPRD patut mempertanyakan eksistensi teman-teman Anggota DPRD. Hal ini sangat miris sehingga perlu dipertanyakan kalian-kalian ini bekerja untuk siapa..? Kalau kondisinya seperti ini marwa dan martabat lembaga ini semakin diinjak-injak dan kalau sudah seperti ini teman-teman tidak perlu lagi berkantor,” sambungnya

Baca Juga :  Tindaklanjut Soal Rapelan, Kordinator CPNS Morotai 2013/2014 Apresiasi DPRD dan Pemda Morotai

Lanjut dia, Rapat Paripurna yang disepakati dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan ini merupakan agenda resmi kelembagaan atau Rapat Paripurna DPRD itu adalah bagian dari tugas kelembagaan jadi mohon maaf ini bagi kami yang konsisten dengan agenda paripurna ini menilai teman-teman sudah ikut bersama-sama dengan Pj. Bupati dikendalikan oleh pihak di luar sistim bayangkan betapa rusaknya DPRD tidak ada pengendalian dan konsistensi untuk melaksanakan agenda resmi kelembagaan.

Menurut DPRD langkah politis ini dipandang penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengupayakan kinerja dan martabat urusan wajib pemerintahan daerah serta menjawab berbagai persoalan pemerintahan daerah, pelayanan publik dan menjawab persoalan defisit keuangan daerah yang melebihi ambang batang.

“Pada kesempatan ini yang berbahagia ini, kami perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa langkah politis yang diambil lembaga DPRD saat ini merupakan langkah atau mekanisme yang normatif dalam bingkai sistem pemerintahan daerah,” pungkasnya (Endi/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini