Tunjangan Tidak Dikembalikan, DPRD Usul Rencana Kudeta Bupati Morotai

Foto Jumpa Pers DPRD Morotai

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news – Ketiadaan Tunjangan alias hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Pulau Morotai menjadi salah satu pemicuh bagi sejumlah Wakil Rakyat ini menyusun strategi rencana mengkudetakan Pejabat Bupati Morotai.

Rencana ini nampak dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Usul Evaluasi dan Pergantian Pejabat Bupati Pulau Morotai kepada Menteri Dalam Negari melalui Gubernur Maluku Utara pada senin (22/08/2022) kemarin bertempat di Aula Kantor DPRD Morotai.

Meski Rapat Paripurna tersebut kandas lantaran tidak memenuhi Kuorum, Ketua DPRD Morotai Rusminto Pawane bersama 7 rekan lainnya tetap melanjutkan dengan press release.

Baca Juga :  Gandeng LAN RI, Pemkab OKI Susun Standar Kompetensi Jabatan Administrator

Dalam press release ditampilkam 11 poin mendasar, salah satunya menyentil soal Tunjangan atau Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Morotai.

“Dicermati bahwa tidak ada niat baik Saudara Penjabat Bupati untuk mengembalikan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang dihapus secara sepihak oleh mantan Bupati Benny Laos melalui Perbup Nomor 05 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 15 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai,” ucap Rusminto

Baca Juga :  Diskominfo Gelar Rapat Koordinasi SP4N LAPOR Se Sumsel

Menurutnya, kurang-lebih 2 (dua) tahun belakangan ini secara kelembagaan, DPRD ikhlas menerima kenyataan pahit ini meskipun sakit dengan pertimbangan bahwa daerah kita sedang menghadapi kondisi khusus yakni Covid-19 sehingga hak-hak keuangan DPRD itu bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

Mengingat saat ini kita telah keluar dari kondisi khusus itu sehingga secara kelembagaan DPRD meminta Saudara Penjabat Bupati untuk mengembalikan hak-hak keuangan lembaga ini melalui kewenangannya namun lagi-lagi tidak ada niatan baik Saudara Penjabat Bupati Pulau Morotai (Muhammad Umar Ali) mengembalikannya.

Baca Juga :  Bupati Morotai Resmikan Operasional Kantor Stasiun KIPM Ternate di Morotai

“Terkait hal ini perlu kami menyampaikan kepada masyarakat dan publik bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD itu merupakan suatu kewajiban yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan pelaksanan tugas dan fungsi-fungsi kembagaan DPRD seperti fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah,” jelas Rusminto dalam press release poin ke 5. (Endi/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini