Tiga Bulan Berlalu, PJ Bupati Muna Barat Dinilai Amburadul Menata Roda Pemerintahan 

Mubar Sutra, wartaterkini.news–Demonstrasi Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara (GPS) mengelar aksi di halaman kantor DPRD Muna Barat (Munar) pada hari ini Senin (5/09/2022).

Masa kepemimpinan Pj Bupati Muna Barat DR Bahri yang terhitung telah 3 bulan berjalan di sorot dan dinilai amburadul, tidak efektif menata roda pemerintahan yang ada di Muna Barat.

Koordinator Lapangan, Ali Mutabah mengatakan, selama masa kepemimpinan PJ Bupati Muna Barat DR Bahri, dinilai telah membuat gaduh dan amburadul dalam mengatur struktur roda pemerintahan yang memungkinkan tidak berjalannya dengan baik dalam pemerintahan yang efektif.

“Kami berkesimpulan Pj Bupati Muna Barat gagal dalam menjalankan roda pemerintahan dalam waktu 3 bulan ini,”ungkapnya

Ia menyampaikan, seharusnya Pj Bupati Muna Barat hadir untuk menjalankan roda pemerintahan yang normatif dan solutif, tanpa ada indikasi dari manapun.

Baca Juga :  Pagar Alam Persiapakan Atlit Renang Menuju POPDA Sumsel

Adapun pernyataan sikap dalam aksi demo, sebagai berikut:1. Pj Bupati Muna Barat lalai terhadap tugas yang lebih penting, salah satunya indeks penyerapan anggaran Kabupaten Muna Barat yang berada posisi terendah di Sulawesi Tenggara.

2. Pj Bupati Muna Barat menjanjikan ganti rugi lahan perkantoran bumi praja Laworo yang tidak berdasar.

3. Pelantikan Eselon IV, III, II yang terkesan amburadul, di mana penurunan Eselon dari IIIA ke Eselon IIIB, penempatan jabatan di beberapa instansi tidak sesuai kompetensi.

4. Adanya 3 SKPD yang diberlakukan job fit, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemuda Olahraga.

Baca Juga :  Rayakan Milad Ke 23, DPC PBB Kota Tidore Kepulauan Gandeng RWQ Malut Distribusi Al-Qur'an

5. Pelantikan yang amburadul pada pengisian jabatan Sekcam Kusambi dan Kabid Pengaduan Kebijakan Pelaporan pada Dinas PTSP.

6. Mempertanyakan dasar hukum tidak diakuinya SK No 67 tentang Pelantikan dan Pemberhentian Jabatan yang dilakukan oleh bupati defenitif.

7. Bila SK No 67 dianggap ilegal, mengapa konsekuensi keuangan diakui, hal ini dibuktikan dengan terbentuknya PA/KPA, Perjalanan Dinas, GU dan seluruh pengeluaran keuangan di Muna Barat.

8. Pj Bupati Muna Barat, Bahri melantik Kepala Dinas Kesehatan adalah salah satu ASN di Muna Barat yang pernah bermasalah sebagai kepala Badan Kepegawaian pada saat Seleksi CPNS di Muna Barat tahun 2021.

Baca Juga :  PJ Bupati Muna Barat Ganti Rugi Lahan Milik Warga Sebagai Area Perkantoran

9. Meminta kepada Pj Bupati Muna Barat untuk menempati rumah dinas yang lain, dimana saat ini rumah yang ditempati merupakan milik salah satu anggota DPRD, sehingga akan mempengaruhi kebijakan Pj bupati oleh beberapa oknum.

10. Mempertanyakan Kendaraan Dinas dengan Plat DT 1 yang telah dikembalikan dari pejabat lama ke Bapak Husein Tali selaku Sekda Muna Barat yang selama ini dipolemikan bahwa kendaraan tersebut masih disembunyikan atau dituduhkan masih dipakai oleh pejabat lama.

Sehingga tujuan dari aksi itu ialah agar DPRD Muna Barat untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Pj Bupati Muna Barat terkait pernyataan sikap. (La Ode Amsir/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini