Terkait Kasus Dugaan Korupsi Oknum ASN di DPMD, Inspektorat Morotai Berikan Waktu 60 Hari

oleh

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news – Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara memberikan waktu selama 60 hari terhadap Oknum ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Morotai berinisial AS, terkait kasus penyimpangan atau penggelapan Dana Desa di Desa Tanjung Saleh dan Desa Cio Gerong.

Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P. Soekidi, saat ditemui wartaterkini.news pada ruang kerjanya, rabu (25/08/2021) menegaskan bahwa, pihaknya memberikan waktu 60 hari untuk proses penagihan atau pengembalian, namun apabila dalam waktu 60 hari yang bersangkutan tidak menindaklanjuti maka kasus dugaan penyimpangan Dana Desa ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.

Baca Juga :  Terkait Pemasangan Pipa Bekas Air Besih di Desa Loleo Jaya. Ini Bantahan Dirut PDAM Morotai

“Saat ini kami lagi proses penagihan, kami berikan kesempatan 60 hari untuk ditindaklanjuti, andaikata kalau selama 60 hari ini kemudian yang bersangkutan tidak tindaklanjuti maka kasus ini kita limpahkan ke Penegak Hukum dalam hal ini pihak Kejaksaan,”tegasnya

Menurutnya, dalam kurun waktu 60 hari, pihaknya belum mendapat laporan dari Tim Inspektorat bahwa yang bersangkutan (AS) sudah mulai melakukan pengembalian kerugian negara.

Selain itu, ia mengungkap bahwa minggu depan bakal dilaksanakan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD), namun kasus AS tidak masuk dalam sidang tersebut. “Itu artinya mungkin saja kasus AS akan dilimpahkan ke Kejaksaan, surat pelimpahan sudah ada hanya saja saya belum tandatangan, kemudian mungkin saja kasus ini dalam massa menunggu 60 hari,”ujarnya

Baca Juga :  Apapun Status Sosialnya Layani Pasien dengan Baik dan Berkeadilan

Dalam massa menunggu 60 hari, lanjut Marwanto, yang bersangkutan diizinkan melaksanakan aktifitas berkantor seperti biasa, karena proses saat ini ialah proses administrasi terkait penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Dikesempatan itu, Marwanto membeberkan bahwa dari hasil Audit Inspektorat, terdapat kerugian negara sebesar ratusan juta dan hal tersebut tidak dilakukan sendirian.

“Tatal hasil audit ratusan juta, itu bukan dilakukan sendiri tapi dengan bendahara desa, karena waktu itu yang bersangkutan berstatus sebagai Admin Siskeudes di DPMD jadi, dia (AS) tidak bisa keluarkan uang kalau tidak bekerjasama dengan bendahara desa,”bebernya

Baca Juga :  Garda Pemuda NasDem Morotai Kembali Berbagi Paket Sembako di Desa Darame

Ditambahkan Marwanto, apabila yang bersangkutan memiliki itikat baik dan melakukan pengembalian meskin belum melunasi, maka kasus ini bisa dimasukan dalam MPPKD agar ditambah waktu pengembaliannya sesuai aturan yang berlaku.

“Misalnya kalau dia melakukan pengembalian meskin belum lunas, kita akan masukan ke MPPKD supaya bisa ditambah waktu pengembalian itu sesuai peraturan yang berlaku, bisa menjadi 6 bulan, kemudian dalam waktu 6 bulan tidak melakukan pengembalian atau menyerahkan hartanya maka kita langsung limpahkan ke Kejaksaan,”pungkasnya (Endi/Red)

Print Friendly, PDF & Email