Target Mendikbud: 2023, Bebas Guru Honorer

BANTUL, Wartaterkini.News–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menargetkan hingga 2023 tidak ada lagi guru honorer karena akan diikutkan tes seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Untuk PPPK nanti di Februari ini akan ada tes, tapi itu kan domainnya Pak Menpan RB,” katanya usai meresmikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Muhammadiyah Kreatif Dlingo, Bantul, DIY, Minggu (27/1/2019).

Mendikbud mengatakan, untuk seleksi menjadi PPPK itu kementeriannya mengusulkan sebanyak 159 ribu orang guru honorer yang diutamakan honorer kategori 2 (K-2) dari seluruh Indonesia, agar bisa diangkat menjadi PPPK secara bertahap.

Baca Juga :  Seleksi P3K, Kemenag Usulkan 20.790 Formasi Tenaga Guru dan Dosen

“Guru honorer K-2 itu jumlahnya sekitar 159 ribu dari 736 ribu guru honorer, nanti bertahap ada tes PPPK, jadi setelah Februari akan ada tes lagi, target kita sampai 2023 nanti tidak ada lagi guru honorer,” katanya.

Terkait dengan gaji guru honorer tersebut, Mendikbud memastikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan bukan APBD. Saat ini tim anggaran di pusat terus berkomunikasi mengenai kepastian tersebut.

Baca Juga :  Tanoto Foundation Berikan Pelatihan Praktik Pembelajaran Guru SD Dan MI Kab Asahan

“Tidak bersumber APBD, nanti dari APBN, saya sudah menemui Menkeu Sri Mulyani, beliau sangat perhatian terhadap masalah ini. Hari-hari ini antara Kemendikbud dengan Kemenkeu timnya sedang rapat terus-terusan untuk merumuskan itu,” katanya.

Mendikbud mengharapkan, nantinya guru honorer yang sudah diangkat menjadi PPPK itu menerima upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing yang dialokasikan dari DAU (Dana Alokasi Umum).

Baca Juga :  Polres Labuhanbatu Amankan Pelaku Jambret Yang Meresahkan Warga Rantauprapat

“Mudah mudahan jadi, nanti diambilkan dari DAU APBN yang UMR, sebatas UMR itu jadi tanggung jawab pusat melalui DAU, dan kita imbau masing-masing daerah supaya mengalokasikan di-APBD-nya,” kata Menteri.

“Sehingga nanti pendapatannya bisa di atas UMR, jadi jangan dikomentari menghina guru, karena guru digaji UMR seperti buruh, bukan. Pemerintah pusat ingin memastikan yang UMR itu, sisanya kelebihannya masing-masing pemda melalui APBD-nya,” tambahnya. (Ant Jpp)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini