Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, Yoppy Jutan dinyatakan sukses mendistribusi subsidi BBM Nelayan hingga ke desa – desa.
Ide brilian distribusi subsidi BBM nelayan ini bermula ketika pihaknya mulai menjabat sebagai Kepala DKP Morotai pada bulan mei 2022 silam.
“Minyak subsidi nelayan mulai jalan saat tanggal 22 Mei 2022, sejak saya masuk Morotai, saya cek data base tidak ada distribusi subsidi BBM Nelayan, maka saya menata kembali karena setiap nelayan wajib mendapat subsidi BBM dan mendapat rekomendasi,” tutur Yoppy, kamis (30/05/2024)
Menurutnya, ketika itu, kuota subsidi BBM nelayan di Pulau Morotai hanya mendapat 45 Ton perbulan, kemudian dilakukan perbaikan tata kelola secara transparan, penyalurannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga Pertamina mengapresiasi terkait penyaluran Subsidi BBM Nelayan.
Menjelang beberapa bulan kemudian, lanjut Yoppy, kuota subsidi BBM Nelayan naik menjadi 90 Ton per bulan.
Orang nomor satu di DKP Morotai ini kembali melakukan inovasi baru, bahwa subsidi BBM Nelayan tidak hanya dinikmati Nelayan Tuna namun harus juga dinikmati Nelayan kecil seperti nelayan ikan Kakap, Kerapu, Ikan Teri serta Nelayan Bagan yang berada di wilayah Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat dan Kecamatan Pulau Rao.
Untuk mengatasi BBM kepada nelayan di tiga kecamatan tersebut, yang jarak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)Â sangat jauh, Yoppy kemudian menyulap suatu program yang dinamakan Pelayanan Antar COD.
“Kira-kira kalau Nelayan dari Pulau Rao, Selatan Barat, kemudian mengambil BBM Subsidi di Desa Daeo Majiko, ini sangat tidak wajar karena jaraknya terlalu jauh, berdasarkan pertimbangan itu maka kami lakukan program COD alias layanan antar,” terang Yoppy saat ditemui pada ruang kerjanya
“Jadi misalnya, harga subsidi BBM Nelayan Rp. 10.000 per liter, maka dengan Layanan Antar mereka menerima ditempat hanya Rp.11.000 atau Rp.11.500 perliter, karena negara wajib hadir memberikan pelayanan subsidi BBM satu harga,” sambungnya
Ia menilai, program inovasi subsidi BBM Nelayan hanya diterapkan di Kabupaten Pulau Morotai, bagaimana melaksanakan Nawacita Presiden Joko Widodo meskipun Pulau Morotai berada di wilayah perbatasan.
Inovasi Kepala DKP Morotai ini kemudian masuk dalam 5 nominasi terbaik dalam tata kelola subsidi BBM nelayan, akibatnya kuota BBM yang awalnya perbulan 90 Ton, meningkat menjadi kurang lebih 140 Ton dan terdapat penambahan SPBN di wilayah Kecamatan Morotai Utara yang mengcover nelayan di Wilayah Utara dan Morotai Jaya.
Selain itu, berdampak pula pada jumlah melaut nelayan makin tinggi, jumlah produksi ikan makin meningkat, ekpor Tuna naik dari tahun 2022 ke tahun 2023 menjadi sebesar 138,5 persen, bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 1 Milyar menjadi Rp. 1,7 Milyar, PAD ini tertinggi selama 15 tahun Kabupaten Pulau Morotai berdiri.
Ia menegaskan bahwa Subsidi BBM Nelayan tidak boleh disalahgunakan karena hal tersebut adalah hak para nelayan.
“Untuk lebih mengoptimalkan aktivitas nelayan, harapan saya semoga dapat dibangun SPBN di dua titik yakni di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan dan SPBN Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat,” pungkasnya sembari menutup
(Endi/red)
