Stop.!! Pemasungan Melanggar HAM

MUARADUA wartaterkini.news- Kebebasan adalah hak asasi setiap warga negara. Warga Negara Indonesia terutama di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan yang mengalami gangguan jiwa tidak di perkenankan untuk di lakukan pemasungan karena merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Drs Endar Suhairi, MSi melalui Kabid Rehab Sosial Evita Winda, SE. Selasa (9/10).

“Tidak diperkenankan untuk melakukan pemasungan terhadap orang atau anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa karena merupakan pelanggaran HAM,” ucapnya.

Baca Juga :  Kolaborasi Puskesmas, Pemdes dan Polsek Buay Sandang Aji Vaksinasi Ribuan Warga

Hal ini telah ditegaskan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) dalam UU No 23 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa selanjutnya UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dan Tahun 2017 Peraturan Kementrian Sosial tentang Bebas Pasung se Indonesia.

Selain itu,sudah dilakukan MOU antara Kemensos, Kemendagri, BPJS, dan Kepolisian utuk tidak di lakukannya pemasungan terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa.

“Jika ada warga yang mengalami gangguan jiwa maka pihak keluarga harus melapor ke Puskesmas terdekat untuk meminta obat terkait dengan penyakitnya tersebut,” ucapnya.

Baca Juga :  Dinkes OKU Selatan Minim Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19

Obat untuk pasien yang mengalami gangguan jiwa sudah ada di Puskesmas di setiap Kecamatan karena telah diadakan oleh Dinas Kesehatan yang disebarkan ke seluruh Puskesmas, jadi bagi masyarakat yang keluarganya mengalami gangguan jiwa segera melapor ke Puskesmas untuk mendapatkan obat sehingga tidak melakukan pemasungan.

“Dinas sosial hanya memberikan pembinaan, kalau proses pengobatan diselenggarakan oleh dinas kesehatan ataupun Puskesmas terdekat. Jika pasien sudah diobati dan akan dibina maka pembinaan itu baru menjadi tugas Dinsos,” ujarnya.

Baca Juga :  Kurun Waktu 5 Tahun, Pemkab Morotai Berhasil Dirikan 13 Puskesmas Prototype Standar Nasional

Dia juga mengimbuhkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki anggota keluarga mengalami penyakit gangguan jiwa agar segera melapor dengan Puskesmas terdekat. Jangan sampai dilakukan pemasungan karena melanggar aturan HAM atas dasarkan peraturan Kementrian Sosial.

Terkait Data warga OKU Selatan yang mengalami gangguan jiwa, Dinsos sendiri tidak memiliki datanya, karena yang memiliki datanya Puskesmas.

“peran serta kita dalam penanganan pasien dengan gangguan jiwa adalah membimbing dan mengantarkan jika akan di lakukan perobatan di Rumah Sakit Jiwa Palembang,” ujarnya. (Wt01)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini