Sekjen Kominfo Minta Media Berperan Amplifikasi SKB 11 Menteri

Jakarta, wartaterkini.news–Media massa diminta untuk membantu mengamplifikasi hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi aparatur sipil negara (ASN). SKB 11 Menteri ditujukan untuk melindungi ASN dari kemungkinan kealpaan terkait kewajiban-kewajibannya.

Hal diatas disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika R Niken Widiastuti, saat menjadi pembicara dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Menjawab Kontroversi SKB 11 Menteri” di Ruang Jusuf Ronodipuro, Gedung RRI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10-12-2019).

“SKB 11 Menteri yang terkait juga dengan portal aduan ASN memiliki urgensi untuk melindungi ASN agar tidak terpapar ideologi radikal. Selain juga sebagai penegakan dari peraturan perundangan yang ada”. Hal ini disampaikan Niken.

Baca Juga :  Komandan Korem 072/Pamungkas Olahraga Bersama di Kodim 0729/Bantul

Dalam Aduan ASN yang dikelola oleh Kemenkominfo kini telah masuk total 94 aduan, sejak diresmikan pada 11 November lalu. Dari beberapa kategori, sambung dia, tercatat dalam aduan itu sebanyak 33 aduan intoleran, antiideologi Pancasila 5 aduan, anti-NKRI 25 aduan, radikalisme 13 aduan, dan yang lainnya yakni soal aduan terkait netralitas, ujaran kebencian, dan hoaks sebanyak 19 aduan.

“SKB 11 Kementerian ini merupakan adalah sinergitas dari berbagai kementerian untuk melindungi ASN dan mendudukkan ASN pada posisi seharusnya”.katanya.

Baca Juga :  Bupati OI Ingatkan ASN Tingkatkan layanan Kesehatan dan Pakai Atribut lengkap

Diingatkan Niken, yang wajib membela negara ini adalah ASN, selain tentunya TNI-Polri. ASN pula yang wajib melestarikan dan membela negara ini karena ASN sudah mendapatkan haknya dari negara atau pemerintah.

“Hak yang diterima ASN berupa gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum, dan kompetensi. Dan berdasarkan UU ASN dan aturqan disiplin PNS, semua yang sudah mendapatkan hak haruslah melaksanakan kewajiban”.katanya.

Kewajiban itu, Niken membeberkan, di antaranya, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. “Kalau ada ASN yang tidak mau taat, ya jangan mau terima hak. Tapi kalau terima hak, maka kewajiban sudah jelas”.katanya.

Baca Juga :  Pengguna KA di Stasiun Terdekat Monas dan Istiqlal Mengalami Lonjakan 9-15 Kali Lipat

Selain itu, Niken mengatakan, ASN juga memiliki kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Jadi SKB 11 Menteri hanya untuk mengingatkan kepada ASN akan hak dan kewajibannya. Kewajiban mengandung tanggung jawab. Kalau tidak dilakukan ada sanksi”.ujarnya.

Terkait itu pulalah, Niken menegaskan, media harus membantu mengamplifikasi, hal-hal yang jadi perhatian ASN. “Karena banyak ASN yang lupa akan sumpahnya. Sehingga media hendaknya membantu mengamplifikasi demi mengingatkan hak dan kewajiban ASN”. katanya. (Nur/Jpp/red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini