Putra Asli Daerah Kabupaten PALI Kembali Menjabat Anggota Komisioner DJSN RI

Jakarta, wartaterkini.news–Lagi lagi putra kelahiran Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI, Subiyanto S.H kembali torehkan prestasi dengan terpilihnya menjadi salah satu Demisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Periode 2019 – 2024.

Dimana sebelum nya Subiyanto juga pernah menjabat sebagai komisioner DJSN untuk masa bakti 2014 – 2019

Subiyanto S.H mengatakan tidak mudah untuk mempertahankan posisinya tersebut karena harus bersaing ketat dengan puluhan kandidat lainnya yang juga berpengalaman dalam posisinya.

“Alhamdulillah, Saya ada di nomor urut 14. Lewat proses seleksi yang ketat via Pansel DJSN RI oleh SK Presiden RI. Mulai seleksi administrasi, Test tertulis, Test di LPPM UI dan Wawancara Akhir, sebelum diajukan rekomendasi ke Presiden RI,” terangnya via aplikasi WA, Rabu pagi (30-10-2019).

Baca Juga :  Suguhkan Inovasi Baru, TP-PKK Desa Sukaraja Sabet Juara Pertama Lomba GEMARIKAN Se-Kabupaten PALI

Menurut aktivis yang kerap memperjuangkan hak para buruh di tingkat nasional itu, ia di tetapkan menjadi salah satu dari 15 Komisioner DJSN RI melalui Keputusan Presiden RI Nomor 61/M Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019 sebagai salah satu anggota dari unsur organisasi buruh/pekerja.

Ditambahkan Sumarni(35), warga Desa Tempirai juga menambahkan dengan bangga atas dipilihnya putra asli daerah yang bisa mewakili di kanca nasional dalam Unsur Organisasi Pekerja atau Organisasi Buruh dan semoga dapat memperjuangkan para buruh yang ada di daerah terutama di Kabupaten PALI.

Baca Juga :  Rahayaan Resmikan Salah Satu Alfamidi di Kota Tual

“Alhamdulilah akhirnya putra daerah bisa menjabat dalam komisioner DJSN, semoga dapat mengemban amanah dan memperjuangkan hak para buruh terutama di daerah,” ungkapnya

Untuk diketahui, berdasarkan UU 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, DJSN antara lain berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

DJSN bertugas melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial; mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional; mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

Baca Juga :  Kolam Pemancingan Desa Kartadewa Menjadi Dayatarik Para Hobby Memancing

Dewan Jaminan Sosial Nasional juga berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan nasional. (Madon/red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini