Puskesmas Celikah Diduga Langgar PPRI Nomor 101 Tahun 2014

OKI Sumsel, wartaterkinim.news–Kegiatan pemusnahan limbah medis dengan cara dibakar tanpa menghiraukan dampak lingkungan oleh pihak Puskesmas Celikah Kecamatan kayuagung. Media ini pada hari Senin (19/09/22), ketika melakukan kontrol sosial di halaman puskesmas tersebut, terlihat ada tumpukan sampah yang telah dibakar, dan ironisnya tumpukan sampah tersebut tepat dibelakang ruangan kepala puskesmas.

Melihat tumpukan sampah yang telah di bakar itu media ini menduga ada beberapa jenis limbah medis yang di bakar yaitu bekas jarum suntik, dan beberapa botol bekas obat serta alat limbah medis lainnya.

Ini bukan kali pertama puskesmas celikah  melakukan pembakaran B3. Kegiatan ini pernah dikeluhkan dan masih dilakukan tanpa menghiraukan dampak lingkungan sekitar.

Baca Juga :  Pemkab OKI Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien Covid-19

Saat dimintai keterangan, Kepala Puskesmas Celikah mengatakan yang dibakar itu kertas dan keteledoran

“Setau saya bekas pembakaran itu kertas dan jika memang itu ada bekas suntikan dan lain sebagainya itu hanya keteledoran yang membidanginya.” pungkasnya

Di lain tempat, Iwan Setiawan selaku kepala dinas kesehatan kabupaten OKI mengatakan Puskesmas yang sudah terakreditasi seperti itu, masih saja tidak menghiraukan keselamatan masyarakat dan pasien dengan cara membakar limbah medis tanpa melihat dampak lingkungan sekitar.

“Jika seperti ini kami akan melaporkan ke berbagai pihak demi keselamatan sebagai masyarakat.” tegasnya

Masih kata Iwan Setiawan, “Kita akan mengecek langsung ke puskesmas tersebut melalui bidang Kesling yang lebih bertanggung jawab terhadap pengawasan dilapangan”,pungkasnya

Baca Juga :  Wujud Nyata Peduli Covid-19 DPD KNPI OKU Selatan Salurkan APD dan Bansos

Iwan Gondrong, selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir mengatakan jika memang terbukti atas dugaan hasil kontrol sosial di lapangan ini, jelas ini sudah melanggar PPRI Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun serta UU Nomor 32 Tahun 2009

“Bilamana dugaan ini terbukti, jelas sudah melanggar dan sudah diatur dalam PPRI Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun serta UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59, itu dipidana penjara paling singkat 1 Tahun dengan denda 1 Miliar dan penjara 3 Tahun dengan denda 3 Miliar. Apalagi kegiatan bakar membakar itu sudah dilarang dan sudah ada aturannya.” ujarnya

Baca Juga :  Hindari Dampak Kabut Asap, Dinkes OKI Bagikan Masker Gratis

Masih kata Iwan Gondrong, Di Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 2 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa, (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Lanjut Iwan Gondrong, “Kepada pihak terkait ditindak tegas kepada oknum yang tidak mentaati aturan, apa lagi aturannya sudah jelas dan barang bukti di lapangan ada”,pungkasnya. (Fitri/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini