Puluhan Guru Honorer Minta Bupati Bekasi Berlaku Adil

oleh -193 views

Bekasi Jawa Barat, wartaterkini.news – Belasan orang guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Bekasi kembali mendatangi Kantor Bupati Eka Supria Atmaja di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (19/4/2021).

Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heryana mengatakan, Bupati Bekasi diduga telah melanggar Peraturan Daerah (Perda), tentang APBD yang telah disahkan. Sebab, penggunaan APBD seharusnya merata dan tidak dibedakan-bedakan antara satu dengan yang lain.

“Pada kenyataan yang terjadi sampai saat ini, sudah berjalan 4 bulan masih ada GTK Non ASN di Kabupaten Bekasi yang belum mendapatkan haknya. Padahal, seharusnya gaji tersebut, sudah diterimanya,” terang Andi, Senin (19/4/2021).

Baca Juga :  Bupati Labuhanbatu Serahkan Kunci Bedah Rumah Warga

Ada puluhan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang hingga saat ini belum menerima haknya, sementara lainnya sudah menerima Jastek. Ia menduga hal tersebut sebagai bentuk tekanan dan intimidasi kepada para GTK Non ASN dari Bupati Bekasi dan Dinas Pendidikan sebagai upaya menghentikan pergerakan FPHI dalam memperjuangkan nasib guru honorer di Kabupaten Bekasi.

“Justru malah sebaliknya kami semakin ditekan, diancam dan diintimidasi pihak Dinas Pendidikan, Kabupaten Bekasi. Kami akan terus melakukan gerakan moral yang akan melibatkan banyak organ dan para tokoh,” tegasnya.

Baca Juga :  Disdik Kabupaten Bekasi Di Gruduk Puluhan Guru Honorer

Selain itu, puluhan guru honorer tersebut menggelar aksi berikutnya di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, berharap para wakil rakyat itu bisa memberikan solusi terhadap nasib mereka.

“Tetapi baru saja sampai di depan Gedung DPRD Kabupaten Bekasi malah tertahan oleh pengamanan Gedung. Ironis sekali bahkan Ketua DPRD ada ditempat saat itu namun seolah enggan untuk menemui kami,” ungkap Andi.

Bahkan menurut Andi, sebelumnya juga pernah FPHI menyurati DPRD Kabupaten Bekasi, meminta untuk bisa beraudensi terkait permasalahan yang di alami GTK Non ASN tersebut, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan yang serius.

Baca Juga :  Hendak Berpesta Narkoba, Sepasang Kekasih Digrebek Polisi Di Kamar Hotel Grand Labura

“Seharusnya DPRD sebagai Wakil Rakyat aspiratif terhadap suara yang kami suarakan, bukan malah kami dihadapkan dengan prosedural ketika kami sebagai rakyat datang mau mengadu kepada Wakil Rakyat,” ujar Andi.

“Kami menduga, DPRD takut dengan penguasa dalam hal ini, Bupati Bekasi. Seharusnya DPRD menjadi ujung tombak perjuangan masyarakat yang transparan dan bisa dipercaya publik, bukan malah sebaliknya” pungkasnya. (EJS/Red).

Print Friendly, PDF & Email