Presiden Saksikan Sumpah Jabatan Komisioner LPSK Periode 2018-2023

Tujuh komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023 bersiap untuk mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara Jakarta pada Senin (7/1/2019) (ANTARA News/Desca Lidya Natalia)

JAKARTA, Wartaterkini.News–Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah jabatan tujuh komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023.

Ketujuh komisioner LPSK 2018-2023 yang mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo adalah Hasto Atmojo Suroyo, Brigjen Pol (Purn) Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istiania DF Iskandar, Maneger Nasution, dan Susilaningtias.

Baca Juga :  Razia Patuh Toba 2020 Sudah Digelar, Kasat Lantas Polres Pematangsiantar Himbau Masyarakat Agar Mematuhi Aturan Berlalu Lintas

“Demi Allah saya berjanji bahwa saya dalam melaksanakan jabatan ini secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama dan cara apapun juga, tidak memberikan atau menerima barang sesuatu dari dan kepada siapapun,” ucap ketujuh komisioner secara serempak di Istana Negara Jakarta, Senin (7/1/2019).

Mereka diangkat sebagai Komisioner LPSK berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 232/P/2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan LPSK tertanggal 26 Desember 2018.

Baca Juga :  Pemerintah Siapkan Labuan Bajo Sambut Agenda G-20 dan ASEAN Summit

“Akan memenuhi kewajiban sebagai anggota LPSK dengan sebaik-baiknya, akan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, serta peraturan perandungan perundang-undangan,” ucap mereka.

Para komisioner LPSK juga berjanji untuk merahasiakan hal-hal yang mereka diketahui sewaktu memenuhi kewajibannnya sebagai komisioner LPSK. Dari nama-nama tersebut, dua orang adalah anggota lama, yaitu Edwin Partogi Pasaribu dan Hasto Atmojo Suroyo.

Sebelumnya, Komisi III DPR pada 5 Desember 2018 telah menetapkan 7 komisioner LPSKĀ periode 2013-2018 setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Baca Juga :  Upacara Lepas Sambut Pejabat Rindam IV/Diponegoro

LPSK sendiri merupakan perpanjangan tangan negara sebagaimana diatur dalam dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Ant/Jpp)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini