Pengendalian Banjir dan Penataan Kawasan Kampung Nelayan di Semarang Selesai Agustus 2024

Jakarta, wartaterkini.news–Progres pembangunan Pengendalian Banjir dan Rob Tahap II serta Penataan Kawasan Kampung Nelayan Semarang sudah mencapai 85 persen dan diproyeksikan akan selesai pada Agustus 2024.

Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pengendalian Banjir dan Rob Tahap II dan Penataan Kawasan Kampung Nelayan Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/6/2024) setelah melaksanakan ibadah Sholat Iduladha.

“Seluruh progresnya sudah mencapai 85 persen. Nanti akan selesai semua pada Agustus 2024. Pembebasan lahannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, dan pembangunan oleh Kementerian PUPR, jadi ada kolaborasi,” ujar Basuki dalam siaran pers yang diterima InfoPublik pada Senin (17/6/2024).

Pengendalian Banjir dan Rob di Kawasan Tambak Lorok Tahap II mulai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) pada 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp231,6 miliar.

Baca Juga :   Fenomena Alam "Bintilihan" Sebabkan Ribuan Ikan di Danau Ranau OKU Selatan Mati

Sementara itu untuk Penataan Kawasan Kampung Nelayan di Tambak Lorok dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya mulai Mei 2017 dan selesai pada April 2019. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penataan kawasan tersebut sebesar Rp45,6 miliar.

“Untuk kawasan seluas 56 Hektare (Ha) ini, kita lakukan penataan kawasan serta pengendalian banjir dan rob. Kita bangun tanggulnya sepanjang 3,6 (kilometer) km dan saat ini sudah tertutup semua sehingga tidak akan ada lagi banjir dan rob yang masuk di kawasan Tambak Lorok ini,” ucap Basuki.

Menteri PUPR itu menerangkan dalam sistem pengendalian banjir itu juga terdapat 2 kolam retensi/ tampungan yang memiliki luas 12,02 Ha dan 8,57 Ha. Masing-masing kolam retensi juga dilengkapi pompa berkapasitas 3 x 500 liter per detik.

Pengendalian Banjir dan Rob di Kawasan Tambak Lorok Tahap II ini akan efektif dalam mengendalikan banjir dan rob yang ada di Semarang.

“Saya kira itu akan jadi percontohan seperti yang disampaikan Presiden. Karena daerah di sepanjang Pantura itu perlu penanganan karena juga mengalami penurunan tanah (land subsidence), jadi tidak hanya Jakarta, tapi juga Tegal, Pekalongan, Demak, termasuk Semarang,” terang Menteri PUPR.

Baca Juga :   Sepanjang Tahun 2024, KKP Bakal Bangun 10 Kampung Nelayan

Dalam tinjauannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proyek itu diproyeksikan dapat menahan rob yang terjadi dalam jangka waktu 30 tahun kedepan dengan Agustus 2024 akan mulai efektif.

“Panjang untuk tanggul robnya ini sepanjang 3,6km. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal bisa menahan rob yang terjadi. Saat ini baru dibangun, nanti kalau sudah rampung di bulan Agustus ini baru terlihat efektivitasnya,” kata Presiden.

Kepala Negara menuturkan bahwa proyek pengendalian banjir dan penataan kampung nelayan ini akan menjadi percontohan bagi daerah rentan lain apabila dalam penerapannya dapat efektif.

“Kita lihat kalau sudah selesai efektivitas tanggulnya seperti apa. Nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayan juga baik, akan kita jadikan duplikasi di daerah lain. Jadi paling tidak ada contohnya dulu,” tutur Kepala Negara.

Baca Juga :   14 Personel Kodim 0826/Pamekasan Raih Kenaikan Pangkat Prestisius

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono  Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Bob Arthur Lombogia, Direktur Sungai dan Pantai Dwi Purwantoro, Kepala Biro Komunikasi Publik Pantja Dharma Oetojo, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Harya Muldianto, Kepala BBPJN Jawa Tengah – DIY Rien Marlia, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Kuswara. (**)