Pemprov Sumsel Satukan Persepsi Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Palembang Wartaterkini.News– Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan dimandatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Semsel, Mawardi Yahya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah di Lingkup Asisten Administrasi dan Umum di Ruang Graha Bina Praja Provinsi Sumsel Jumat, 04/01/2019.

Ia mengajak seluruh peserta yang hadir untuk menyamakan persepsi dan tujuan dalam perencanaan kerja agar output yang dihasilkan dapat juga dirasakan oleh masyarakat di Sumatera Selatan.

“Provinsi adalah akumulasi daripada Kabupaten Kota. Pada tingkat Provinsi di Sumsel ada 17 Kabupaten Kota yang memiliki kebijakan masing-masing yang harus dibentuk dalam satu persepsi sesuai visi misi kesejahteraan masyarkat,” ujarnya.

Baca Juga :  Menteri Agama Apresiasi Dukungan Pemprov Sumsel

Berdasarkan data BPS Tahun 2013 Sumsel berada pada urutan 13 Provinsi termiskin dari 34 Provinsi di Indonesia. Sedangkan pada Tahun 2018, Sumsel berada pada urutan 11. Pelaksanaan rakor ini dilakukan sebagai bentuk awal usaha Pemerintah Provinsi Sumsel untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan.

“Tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu menyusun sebuah perencanaan yang sesuai dengan visi dan misi kesejahteraan masyarakat, yang akan memberikan manfaat yang luas bagi kalangan masyarakat dengan lapisan ekonomi terbatas,” ungkapnya.

Baca Juga :  Polsekta Kota Pinang Amankan Warga Sisumut Saat Hendak Berpesta Sabu

Ia mengungkapkan bahwa perencanaan diharapkan dapat dilakukan dengan tepat dengan pertimbangan yang baik. “Para Pejabat Pelaksana Teknik Keuangan (PPTK) dan bendahara harus siap mengatakan tidak kepada para pengguna anggaran yang tidak memenuhi administrasi,” imbuhnya.

Ia mengungkan bahwa setiap pihak di masing-masing OPD harus saling bekerja sama untuk melaksanakan perencanaan yang sesuai dengan administrasi yang ada, sehingga dapat terwujud kinerja yang amanah dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Pelaksanaan perencanaan juga harus dilakukan dengan jujur karena ketidakjujuran selalu membawa dampak yang tidak baik bagi si pelaku,” katanya.

Baca Juga :  Hari Ketujuh Penyekatan Jateng-DIY, 21 Kendaraan Putar Balik

Menurutnya, untuk mendukung terwujudnya hal ini maka perlu didukung oleh perangkat OPD yang melakukan kerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Mari kita wujudkan Pemerintahan Provinsi Sumsel yang membuat masyarakat merasa dilayani, dengan cara memperbaiki kebijakan yang akan membawa pada perbaikan Sumber Daya Manusia dala hal pendidikan”, ajaknya.

Turut mendampingi dalam rapat ini Asisten III Administrasi dan Umum, Prof. Eduar Juliartha. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan OPD, Seluruh Kepala Bidang (Kabid), Kasubbag Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Seluruh Kasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Ad/Cly/Km)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini