Pelayaran Printis Layani 113 Trayek

Jakarta, Wartaterkini.News– Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) menetapkan 113 trayek penyelenggaraan pelayaran perintis di 2019 guna mendukung konektivitas antarwilayah dan mendorong peningkatan perekonomian nasional.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Wisnu Handoko merinci 113 trayek terdiri 46 trayek dioperasikan PT Pelni dan 67 lainnya dioperasikan swasta dengan total anggaran Rp1,077 triliun, termasuk docking. “Tahun ini, Ditjen Perhubungan Laut terus melakukan efisiensi baik sisi anggaran maupun dari sisi penentuan trayek kapal perintis,” jelas Wisnu, Rabu (9/1).

Jumlah tersebut mengalami perubahan dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, dimana pada penyelenggaraan pelayaran perintis 2017 terdapat 96 trayek dan 481 pelabuhan singgah dengan anggaran Rp943,992 Milyar, dan pada 2018 menjadi 113 trayek dan 498 pelabuhan singgah dengan total anggaran Rp1,102 Triliun, dimana 46 trayek dilayani oleh PT Pelni melalui penugasan, dan 67 trayek dilayani oleh perusahaan swasta melalui pelelangan umum.

Baca Juga :  Puluhan Anak Polisi di Halsel Ikuti Imunisasi Covid - 19

Terkait dengan hal ini, Wisnu menjelaskan kedepan penyelenggaraan pelayaran printis harus bisa berjalan lebih efisien dan inovatif, dengan harapan jika pelayaran perintis bisa lebih efisiensi tentunya akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pembiayaan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Dia juga mengemukakan, bahwa Ditjen Hubla Kemenhub terus mengevaluasi pola pelayanan maupun operasional kapal-kapal perintis yang telah berlangsung selama 20 tahun. Untuk itu perlu ada evaluasi trayek-trayek yang seharusnya sudah dapat ditingkatkan menjadi komersil atau trayek-trayek yang masih perlu ditingkatkan, bahkan bila perlu ada trayek-trayek yang tidak perlu diadakan lagi atau dihapus dengan berbagai pertimbangan yang rasional dan transparan.

Baca Juga :  Kapolres Halmahera Selatan Serahkan Piagam Penghargaan Ke Forkopimda

“Jangan sampai ada trayek perintis yang tingkat okupansinya sudah di atas 60 persen tetapi masih mendapat subsidi penuh dari pemerintah. Selain itu, jangan juga terus memaksakan dilayani kapal perintis padahal trayek tersebut okupansinya selalu di bawah 10 persen sehingga dana subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak efektif dan efisien,” katanya.

Lebih lanjut, Wisnu menjelaskan, dengan dasar efisiensi maka wilayah yang tidak banyak okupansinya baik orang maupun barang untuk sementara waktu tidak disinggahi oleh kapal perintis seperti yang terjadi di Pulau Mapia, Papua.

“Tingkat okupansi di pulau Mapia itu sedikit, baik orang maupun barang sehingga untuk sementara ini, kapal perintis KM Sabuk Nusantara 64 tidak singgah di Pulau Mapia tersebut karena alasan efisiensi,” ujarnya.

Baca Juga :  Cipkon Skala Besar, Polres Metro Bekasi Razia THM Di Cikarang Barat

Namun demikian, ia mengatakan, pada pelayaran berikutnya kapal Sabuk Nusantara 64 akan kembali singgah di Pulau Mapia mengingat rute trayek kapal Sabuk Nusantara 64 yang melewati Pulau Mapia tidak mengalami perubahan.

“Jika tidak ada penumpang dan muatan barang yang naik maka bisa dilakukan omisi pada pelabuhan tersebut. Beberapa pelabuhan yang load factor nya sangat kecil pada evaluasi trayek 2018 mungkin ada yang dihilangkan tetapi jika pemerintah daerah memandang tetap perlu dilewati maka bisa diusulkan kembali kepada kami,” tutup Wisnu. (Info Publik)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini