Parpol di Taliabu Nihil Fungsi Berikan Pendidikan Politik, Adidas La Tea Tantang Ketua Parpol Soal Ini

Taliabu Malut, wartaterkini.news–Perhelatan pilkada serentak di tahun 2024 tinggal beberapa tahun lagi, pihak penyelenggara pemilu melalui Bawaslu sudah giat melaksanakan sosialiasi untuk memastikan kualitas demokrasi berjalan dengan baik.

Tak terkecuali untuk kualitas pilkada di kabupaten Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara. Melalui Bawaslu setempat, pada Kamis (28/7/2022) bertempat di kedai liang haya desa Bobong menggelar sosialisasi dalam rangka penguatan Penyelanggaraan Pemilu.

Sejumlah masalah seperti politik uang, penggunaan issue sarah untuk mengait pendukung serta kampanye hitam ikut di bicarakan untuk tidak terjadi di pilkada 2024 mendatang.

Ketua deviasi pengawasan, Bawaslu Pulau Taliabu Adidas La Tea lantas menyentil soal peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang baik.

“Jadi bukan hanya Bawaslu dan KPU, tapi tanggung jawab besar dalam menjaga dan menghasilkan kualitas demokrasi itu harus di lakukan oleh peserta pemilu atau partai politik”,ungkapnya.

Baca Juga :  Polres Magelang Kota Tuntaskan Vaksinasi di Rejowinangun Utara

Menurutnya, sepanjang pelaksanaan pilkada di Pulau Taliabu peran peserta pemilu atau partai politik tidak pernah ia lihat dalam hal memberikan edukasi politik terutama pada penolakan politik uang.

“Saya sejak tahun 2004 sampai 2020 kemarin, saya tidak pernah melihat peran peserta pemilu atau parpol melakukan itu, yang ada kampanyenya menjerumus kepada kampanye hitam, walau tidak menyebut subjek secara langsung, yang satu bilang fir’aun yang satu bilang dia talingkar sampe, itu luar biasa apakah demokrasi kita seperti itu”,beber Adidas.

Ia bilang, kualitas demokrasi akan baik, manakala partai politik gencar melakukan pendidikan politik, tolak politik uang, tolak politik sara, tolak kampanye hitam

Baca Juga :  Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemprov Sumsel Gelar Monev Bersama KPK RI

“Tidak bisakah kalau kampanye itu cukup menyampaikan visi dan gagasan atau program pembangunan, toh yang kelihatan ini si A kampanye menyerang si B, si B kampanye menyerang si A, yang ada dari panggung ke panggung kan seperti itu, berati kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang merusak demokrasi kita ini adalah, oknum dan perorangan dari partai politik”,katanya

Ia bahkan menyesalkan, meskipun peran pendidikan politik tidak di lakukan partai politik dan pihaknya yang melakukan, justru katanya, Bawaslu tetap di salahkan.

“Yang siang malam hanya memberikan pendidikan politik hanya KPU dan Bawaslu soal tolak politik uang, Toh kita sudah seperti itu, dan jika ada laporan soal dugaan pelanggaran politik uang dan kita proses lalu tidak memenuhi syarat malah yang di salahkan bawaslu”,herannya.

Baca Juga :  Pemuda Pencinta Suku Singkil Subulussalam Ajak Lestarikan Rumah Sekahia Jadi Rumah Sejarah

Untuk itu ia menantang partai politik untuk menjaga dan menciptakan kualitas demokrasi di pilkada mendatang. Apalagi misalkan soal pengalaman di pilkada sebelumnya dimana partai politik disinyalir tidak berani bikin deklarasi tolak politik uang

“Di 2019 kemarin kita menyelenggarakan deklarasi tolak politik uang, tapi ini parpol cuman utus pengurus lalu ketuanya tidak berani hadir coba kalau ketuanya yang langsung datang dan deklarasi, tapi kan tidak berani. Di 2024 saya tantang partai politik kampanye tolak politik uang, saya tantang semua parpol di Taliabu, kalau ada partai politik seperti itu maka kedepannyo kualitas demokrasi kita akan lebih baik”,tutupnya. (Ari/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini