Paripurna Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Ditunda. Kabag Humas Sebut DPRD Morotai Tidak Siap

oleh -501 views

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news – Penundaan Rapat Paripurna DPRD Morotai dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPJ) Kepala Daerah dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD Morotai membuat Kepala Bagian Humas dan Kominfo Setda Pulau Morotai, M. Takdir Abd Azis, Angkat Bicara.

Menurutnya, Rapat Paripurna LKPJ yang berlangsung, Jumat (11/06/2021) di Aula Kantor DPRD Morotai, kemudian rapat paripurna tersebut ditunda dengan alasan karena tidak melalui mekanisme Badan Masyawara (Banmus) DPRD, hal ini sangat terlihat bahwa DPRD Morotai tidak siap melaksanakan rapat paripuna.

Baca Juga :  Peran Orang tua Dalam Pengasuhan Kiat Cegah Stunting

“Rapat Paripurna di tunda oleh Ketua DPRD, ini terlihat bahwa DPRD Morotai tidak siap dalam hal melakukan Paripurna tentang Penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020,”ucap Takdir sapaannya

Padahal, lanjut Takdir, Pemerintah Daerah (Pemda) Morotai dari sisi kesiapan sangat siap melaksanakan Paripurna tersebut, bahkan Bupati bersama Wakil Bupati juga telah menghadiri, itu artinya Pihak Pemda Morotai sangat siap mengikuti Rapat Paripuna.

Baca Juga :  Selain Wedding, Wisata Pulau Dodola Morotai Bisa Dijadikan Tempat Rapat Seminar

Namun hanya saja, pihak DPRD Morotai terkesan tidak siap sehingga Rapat Paripurna tersebut di tunda.

Juru Bicara Pemda Morotai ini menegaskan, pada prinsipnya penundaan Rapat Paripurna ini tidak menjadi suatu persoalan bagi pihak Pemda Morotai karena hal tersebut merupakan agenda DPRD Morotai.

Selain itu, pihak Pemda Morotai siap menunggu sampi DPRD Morotai menjadwalkan kembali, kapan rapat tersebut dilaksanakan.

Baca Juga :  Meskipun Sederhana, Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Morotai ke 12 Berlangsung Khidmat

“Kami kembalikan ke DPRD karena itu wilayah mereka. Soal keterlambatan, hal itu karena DPRD tidak perna membahas karena itu internal mereka. Pemda tidak perna terlambat dalam melakukan tahapan-tahapan peripurna,” pungkasnya (Endi/Red)

Print Friendly, PDF & Email