OKU Selatan Sumsel, wartaterkini.news–Pemerintah Kabupaten OKU Selatan menghadapi defisit anggaran yang cukup besar pada tahun 2025, dengan beban hutang mencapai Rp 175 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Selatan, M. Rahmatullah, mengungkapkan bahwa kondisi ini terjadi akibat sejumlah pendapatan daerah yang belum terealisasi.
Menurut Rahmatullah, salah satu faktor utama defisit adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) atau Bangub dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 41,7 miliar yang belum masuk ke kas daerah.
Selain itu, ada juga kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat senilai Rp 84,6 miliar yang seharusnya sudah diterima Pemkab OKU Selatan hingga tahun 2023, namun belum juga dicairkan.
“Kami masih menunggu pencairan dana tersebut, yang diperkirakan baru akan disalurkan pada Agustus hingga September mendatang,” ujar Rahmatullah. Senin (24/03/2025).
Sebagai langkah strategis, Pemkab OKU Selatan akan lebih selektif dalam pembangunan infrastruktur. Rahmatullah menegaskan bahwa pembangunan tidak sepenuhnya ditiadakan, melainkan difokuskan pada proyek yang bersifat prioritas dan mendesak.
“Pembangunan infrastruktur tetap ada, tetapi kita prioritaskan yang benar-benar dibutuhkan. Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang agar kondisi keuangan daerah kembali stabil,” jelasnya.
Kebijakan ini tentu berdampak pada sejumlah proyek yang berpotensi ditunda. Namun, Pemkab memastikan bahwa layanan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial tetap menjadi perhatian utama.
“Kami akan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, meskipun ada penyesuaian dalam pembangunan infrastruktur,” tambah Rahmatullah.
Masyarakat kini menanti langkah strategis dari Pemkab OKU Selatan dalam mengatasi defisit ini, sekaligus memastikan bahwa keterlambatan dana dari pusat dan provinsi dapat segera terselesaikan. (Red).
