Jakarta, wartaterkini.news–Masyarakat diingatkan untuk menghormati perbedaan pilihan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 karena merupakan hal yang wajar sebagai wujud aspirasi kolektif.
“Dengan berbagai pilihan politik yang ada kita harus ingat bahwa perbedaan adalah hal yang wajar, mengingat itu semua adalah aspirasi kolektif masyarakat demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam acara Sosialisasi Pemilu Damai 2024: “Demi Indonesia Cerdas Memilih” #Makassar secara daring dari Jakarta, pada Selasa (30/1/2024).
Menurut Menteri Budi Arie, bapak bangsa Muhammad Hatta telah memberikan pedoman berdemokrasi yang baik, dengan kutipannya bahwa demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab dengan partisipasi yang sehat dan bermoral.
Untuk itu dia mengajak seluruh komponen bangsa untuk turut menjaga perdamaian dan persatuan bangsa, khususnya ketika beraktivitas di ruang digital selama masa kampanye Pemilu.
“Saya mengajak kita semua untuk turut menjaga perdamaian khususnya dalam menggunakan teknologi digital dengan bijak demi perdamaian dan persatuan bangsa,” ajaknya.
Menurutnya, penyebaran konten negatif terkait pemilu tak terhindarkan seiring dengan bergulirnya tahapan Pemilu 2024.
Hal itu ditandai dengan munculnya berbagai isu hoaks tentang Pemilu di berbagai media sosial dan platform digital lainnya.
“Tidak hanya bentuk-bentuk konten negatif yang perlu kita perangi, termasuk perlindungan siber ujaran kebencian dan pemberian akses data tanpa hak,” imbuh dia.
Oleh karenanya, Kementerian kominfo terus berupaya melakukan penanganan hoaks terkait Pemilu, baik melalui upaya kontra narasi maupun pemutusan akses atau takedown konten hoaks.
Selain itu, Kominfo mengamplifikasi pesan Pemilu Damai 2024 pada media sosial dan kanal komunikasi publik lainnya.
“Guna meningkatkan upaya-upaya tersebut kami mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi penyebaran dalam bentuk konten negatif Ayo Perangi Hoaks Pemilu!,” tegas Menkominfo. (*)
