banner 728x250 banner 728x250

Menko PMK Imbau Pos Terpadu Mudik 2024 Dikelola dengan Baik

Pemudik membeli tiket kapal pada arus mudik Lebaran 2024 di Posko penjualan tiket online, Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Jumat (5/4/2024). Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry ( Persero) meminta pemudik untuk tidak membeli tiket di gerai pinggir jalan raya karena bisa mengganggu arus lalu lintas dan menyediakan aplikasi Ferizy untuk pembelian tiket online atau di gerai yang ada di terminal kargo Pelabuhan Gilimanuk. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.

Jakarta, wartaterkini.news–Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau agar semua Pos Mudik 2024 terutama pos terpadu yang terdiri dari Pos Pengamanan, Pos Layanan Kesehatan, Pos Ramah Anak bisa dikelola dengan baik dan menjadi rest area alternatif.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan peninjauan jalur mudik Trans Jawa yang berada di Jawa Barat pada Kamis (4/4/2024).

Secara khusus, Menko Muhadjir meminta agar pos terpadu yang ada di jalur tol maupun non tol termasuk di jalur arteri agar disiapkan sebagai tempat istirahat anak atau tempat bermain anak dan juga ruang laktasi untuk ibu menyusui, serta layanan untuk lansia dan disabilitas.

Baca Juga :   Polri Kawal Pemudik Sepeda Motor dari Zona Penyangga hingga Pelabuhan

“Itu penting karena para pemudik rentan diantaranya anak kecil, ibu menyusui, manula dan penyandang disabilitas harus diberi perhatian khusus,” kata Menko Muhadjir melalui keterangan resmi yang diterima InfoPublik Jumat (5/4/2024).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga di tempat yang sama menjelaskan bahwa layanan ramah anak dan kelompok rentan di rest area sudah sangat baik.

Kementerian PPPA membuka layanan pengaduan bagi pemudik yang melihat ataupun mengalami tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Baca Juga :   Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024 Resmi Dimulai

Menteri Bintang mengimbau para pemudik untuk tidak ragu melaporkan hal-hal tersebut pada unit layanan yang telah disiapkan di beberapa rest area.

“Ketika melihat atau mengalami kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, saya harap dapat segera melaporkan kepada Layanan Sahabat Perempuan dan Anak pada hotline 129 atau melalui WhatsApp 08111 129 129,” kata Menteri Bintang.

Untuk daerah terdekat, lanjutnya bisa berintegrasi dengan UPTD PPA. Ia berharap agar seluruh pihak mengambil peran aktif dalam menginformasikan hal-hal yang terjadi pada kelompok rentan.

Baca Juga :   Serahkan DPA 2023 Bupati OKI Ingatkan 3 Arahan Presiden

“Tak hanya soal kekerasan, namun juga berbagai kejadian lainnya seperti kecelakaan,” kata Menteri Bintang.