Melawan Lupa: Pemda Morotai Terkesan Mengulur Kasus Rapelan Terpaksa ke PTUN Ambon

oleh -808 views

Morotai Maluku Utara, wartaterkini.news – Berpegang pada pernyataan moral mantan Jaksa Agung RI, Bahruddin Lopa (Kelahiran Polewali Mandar Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935) yang pernah menjadi Jaksa Agung kurang lebih 1 bulan pada 02 Juni 2001, bahwa: “Janganlah takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum, walaupun esok langit akan runtuh tapi hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan olehnya kebijakan pemerintah itu harus yang terbaik bagi rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa.”

“Spirit ini menjadi prinsip hidup saya sekaligus kekuatan perjuangan,”pungkas Yosef Latu, S.IP selaku Koordinator CPNSD Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara angkatan Tahun 2013/2014 kepada wartaterkini.news, selasa (18/05/2021)

Foto CPNS Morotai angkatan 2013 saat Prajabatan

Mengapa demikian? Karena, menurutnya persoalan RAPELAN (Gaji Pokok CPNSD yang ditunda oleh Pemda Morotai) itu sudah terjadi 7 Tahun yang lalu dan sampai tahun 2021 ini belum juga diakomodir.

Lantas ada apa dengan kebijakan Pemda Morotai yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyatnya (Rakyat yang adalah bawahan dalam Birokrasi, selaku CPNSD_red). Untuk itu, Pria yang akrab disapa Yos Duan ini dengan tegas menyatakan bahwa persoalan RAPELAN CPNSD Tahun 2013/2014 untuk 344 Orang yang belum dibayarkan dari Bulan Maret-September 2014 dan Gaji 13 Bulan Juli 2014 dengan total anggaran sebesar Rp. 4.172.793.173 ini terpaksa diproses ke meja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kota Ambon Provinsi Maluku.

“Untuk diketahui bahwa semua berkas RAPELAN sudah rampung dipersiapakan oleh Kuasa Hukum yang sudah dipercayakan oleh pihak CPNSD angkatan 2013/2014 ini,”imbuhnya.

Baca Juga :  Berdagang Daun, Sibolmat Disedot Polres Pematangsiantar

Lebih lanjut, Pria kelahiran Lembata, Flores, NTT ini yang juga Inisiator dari Lembaga @SAHABAT HARUM (Himpunan Anak Rantau Untuk Morotai) menyatakan bahwa untuk melawan penyakit lupa (Amnesia Syindrom) maka, perlu dijabarkan secara singkat kronologis persoalan RAPELAN CPNSD Tahun 2014:

Faktanya, kami mengikuti Tes CPNS Kabupaten Pulau Morotai pada hari minggu, 03 November 2013. Berdasarkan Surat Menteri Pedayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor: R/791/M.PAN-RB/12/2013, tertanggal 18 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Pelamar Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 sejumlah 344 orang pelamar umum tersebut telah dinyatakan LULUS.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Morotai, Drs.Rusli Sibua, M.Si. Nomor Surat PerintahTugas: 821./39/2014 yang ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 27 Februari 2014 a.n Bupati Morotai, Plt.Sekretaris Daerah tertanda tangan dan cap Setda Pulau Morotai, U.B Asisten Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Nona N.Duwila,SH.,M.Si. Menyatakan 344 orang CPNSD melaksanakan tugas di unit kerja sebagamana terlampir dalam Surat Perintah Tugas tersebut.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas di atas, 344 orang CPNSD telah melaksanakan tugas dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan September 2014 tanpa mendapat gaji.

Selain itu, Berdasarkan Keputusan Bupati Morotai Nomor: 813.3/232/2014 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Sipil Daerah yang menyatakan bahwa Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Maret 2014 mengangkat 344 orang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pulau Morotai.

Baca Juga :  Penyerahan dan Penandatanganan Dokumen NPHD dan BAST dari Pemda Morotai Kepada TNI AD

“SK CPNS 80 persen tersebut di atas dikeluarkan tertanggal 01 Mei 2014 oleh Bupati Morotai tertanda tangan dan Cap: Bapak Rusli Sibua. Selanjutnya Pemda Morotai menyerahkan SK 80 persen kepada 344 orag di Aula Kantor Bupati Lama yang saat ini Kantor DPRD Morotai pada 19 Agustus 2014,”tuturnya

Perlu diketahui CPNSD Angkatan 2013/2014 baru menerima gaji pertama secara manual pembayarannya pada Bulan Oktober 2014, sementara mulai kerja dari Bulan Maret sampai September 2014 gaji pokoknya belum diterima hingga saat ini.

“RAPELAN – Gaji Pokok yang tertunda bayar dari Bulan Maret – Bulan September 2014, dan Gaji 13 Bulan Juli 2014, yang harus direalisasikan secepatnya oleh Pemda Pulau Morotai kepada 344 orang CPNSD angkatan Tahun 2013/2014; (Gaji Pokok sebesar, Rp. 1.749.120, dikalikan 344 Orang selama 8 bulan) maka total sebesar Rp. 4.172.793.173,”ungkapnya

Pada tahun 2015 perjuangan menuntut mulai berjalan setelah prajabatan dan menerima SK PNS 100 persen, namun terdapat banyak tantangan yang kami hadapi.

Pada tanggal 04 Oktober 2019, Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara mengeluarkan Rekomendasi dalam bentuk LHP yang dtujukan kepada Bupati Morotai selaku terlapor I, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah selaku terlapor II, Kepala BKD selaku terlapor III dan Asisten II Setda Morotai tahun 2014.

Kemudian, Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara memberikan jangka waktu kepada terlapor untuk menyampaikan laporan pelaksanaan LAHP dalam waktu 30 hari sejak LAHP di terima.

Baca Juga :  Pastikan Kesiapan Keamanan Pilkades Serentak, Camat Morselbar Silaturahmi bersama Unsur Forkompincam
Rapat Bersama Pemda Morotai dengan CPNS Angkatan 2013

Selanjutnya pada tanggal 21 Novembar 2019, Pemda Morotai mengundang resmi rapat bersama dengan para CPNS Morotai tahun 2013. Hasil rapat Pemda Morotai siap membayar RAPELAN CPNS Tahun 2013 dengan catatan memasukan dokumen/berkas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Perintah Tugas dan SK CPNS 80 persen ke pihak BKD Morotai.

“Jadi hari senin, 02 Desember 2019 sebanyak 274 CPNS Morotai tahun 2013 telah menyerahkan dokumen dan diterima langsung oleh Kepala BKD Morotai, namun hingga saat ini belum ada tanggapan positif dari Pemda Morotai. Lalu sampai kapan persoalan ini ada kepastiannya,”tandas Yos Duan

Tak hanya itu, pada tanggal 16 september 2020 juga dilakukan hearing dengar pendapat antara DPRD Morotai, Pihak Pemda Morotai dan CPNS Morotai tahun 2013. Dalam hearing tersebut melahirkan sebuah rekomendasi DPRD Morotai, Nomor:420.2/152/DPRD-PM/2020 yang berisi beberapa pertimbangan mendasar yakni, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai perlu melakukan verifikasi administrasi pelaksanaan tugas oleh ke-344 orang CPNSD Angkatan 2013/2014 sebagai dasar pembayaran Rapelan dimaksud.

Foto Hearing Dengar Pendapat

Bahwa Rapelan ke-344 orang CPNSD Kabupaten Pulau Morotai Angkatan 2013/2014 merupakan hak yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Pengkajian dan Perhitungan pembayaran Rapelan kepada ke-344 orang CPNSD tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

“Semoga jejak fakta perjuangan ini menggerakan hati dan niat baik dari Pemangku Kebijakan Birokrasi Pemda Pulau Morotai untuk segera merealisasikannya,” tutup Yosef Latu Duan. (Endi/Red)

Print Friendly, PDF & Email