Senin, Januari 24, 2022
Google search engine
Google search engine
BerandaBeritaMantan Kades dan Mantan Sekdes Jatimulyo I Terjerat Hukum Terkait Kasus PTSL

Mantan Kades dan Mantan Sekdes Jatimulyo I Terjerat Hukum Terkait Kasus PTSL

OKU Timur Sumsel, wartaterkini.news–Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Timur Melalui Tim penyidik kejaksaan Negeri kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Melakukan penetapan terhadap Dua Tersangka atas kasus PTSL.

Kedua Oknum tersebut yakni Muhammad Saibani mantan Kepala Desa Jatimulyo I dan Setiono mantan Sekretaris Desa (sekdes) Jatimulyo I kecamatan Belitang Madang Raya (BMR) Periode tahun 2019, kedua nya tersandung kasus tindak pidana perkara korupsi penyalahgunaan kewenangan Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Kepala kejaksaan Negeri (kajari) OKU Timur dr.Akmal Kodrat.SH.M.Hum Melalui Kasi intelijen Kejari Darmadi Edison.SH.MH di Dampingi Kasi pidana khusus (pidsus) kejari OKU Timur Aci Jaya Saputra.SH.MH gelar pres release.

Baca Juga :  Puluhan Massa Geruduk Polda Sumsel Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di OKI

Dalam Press Release ungkap kasus bertempat di kantor kejaksaan negeri OKU Timur Kasi intelijen Kejari Darmadi Edison.SH.MH, menerangkan kedua Tersangka MS adalah Oknum mantan kepala desa Jatimulyo I dan ST merupakan Oknum mantan skretaris desa jatimulyo I kecamatan Belitang Madang raya (BMR).

“Kedua tersangka terjerat dugaan korupsi pada program PTSL yang memungut biaya pembuatan sertifikat di masyarakat sebesar Rp.900.000-,(Sembilan ratus ribu persertifikat), dengan cara memungut uang muka terlebih dahulu kepada masyarakat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar setelah sertifikat itu keluar”,terang Darmadi.

Sedangkan dalam program PTSL biaya pendaftaran yang di kenakan berdasarkan SKB 3 Mentri yaitu menteri ATR/BPN, menteri dalam negeri dan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 25/SKB/V/2017 nomor 590-3167A tahun 2017 dan nomor 34 tahun 2017 berlaku pada tahun 2017 untuk daerah provinsi sumatera selatan (kategori wilayah IV) hanya sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) persertifikat.

Baca Juga :  Dirkrimsus Polda Sumut Akui Hasil Audit BPKP Dugaan Korupsi DBH PBB Labusel dan Labura Telah Keluar

“Untuk jumlah masyarakat yang mendaftarkan sertifikat tanah tersebut melalui program PTSL di desa Jatimulyo I sebanyak 470 warga”,ungkapnya.

Saat ini tersangka II yakni ST mantan Oknum Skretaris Desa Jatimulyo I Telah di lakukan penahanan oleh penyidik kejaksaan negeri OKU Timur di Rutan Polres OKU Timur selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 11 januari 2022 sampai 30 januari 2022.

Baca Juga :  AMPRT Gelar Aksi Pertanyakan Kinerja Pansus Dana Covid 19 dan Penanganan Laporan Dugaan Korupsi Anggaran C19

Sedangkan tersangka I yaitu MS mantan oknum kepala desa jatimulyo I belum di lakukan penahanan di karenakan tersangka ini tidak memenuhi panggilan dari kejaksaan pada tanggal 11 januari 2022 lalu.

Sementara Kasi Pidana khusus (pidsus) Kejari OKU Timur Aci Jaya Saputra.SH.MH menambahkan, atas perbuatannya kedua tersangka ini dijerat pasal 12 huruf e dan pasal 11 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, pungkasnya. sumber informasi Iwan SKI. (Saiful/Red)

Print Friendly, PDF & Email
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Covid-19 Counter

Indonesia
4,286,378
Total Kasus
Updated on 24 January, 2022 10:06 am

Paling Populer

Headline News

error: Content is protected !!