Lokakarya ,Tingkatkan SDM Percepat Kebijakan Satu Peta

KAYUAGUNG,wartaterkini.news — kebijakan satu peta (KSP) sebagai langkah meminimalisir konflik yang bermuara dari tumpang tindih data diapresiasi Pemerintahan Kabupaten Ogan komering Ilir(OKI). Dengan Lokakarya, ada upaya peningkatan sumber daya manusia menuju keterbukaan informasi publik.

Arga P Pendamping dari Indonesia countri cordinator ICRAF southeast Asia regional Office,menuturkan , Kegiatan lokakarya ini berawal dari komitmen Presiden tentang kebijakan satu peta yang tertuang dengan Peraturan Presiden no.9 tahun.2016 tentang percepatan kebijakan satu peta.

” Teman- teman yang di Nasional(pusat) merasa perencanaan, proses pembangunan itu lamban. Karna itu perlu perbaikan data. Selama ini ada perbedaan data, ungkap Arga seraya mencontohkan, misal peta batas kecamatan, dinas di OKI dengan kemendagri beda. Perbedaan ini akan ada konflik yang berdampak dari perencanaan pembangunan berjalan terhambat.

Baca Juga :  Personil Satgas Pamtas Obvit Menerima Pengarahan Dari Bupati Halmahera Selatan

Dalam pelaksanaannya kedepan Kita buat data geospacial tingkat nasional, dan untuk data geoportal nanti kita bangun geoportal OKI, semua data terkumpul yang akan sinkron dengan provinsi dan pusat , target akhir 2019 tapi sebelumnya akan ada testing opd.

Dengan kebijakan satu peta( KSP), data akan valid, disepakati. Konflik tumpang tindih data perkebunan pertanian terminimalisir dan mempercepat perizinan serta datanya akan diakses semua dengan mudah dengan geoportal namanya”, ungkap pria dari lembaga yang berpusat di Nayrobi Kenya Afika selatan kantor di Bogor untuk regional asia tenggara.

Dalam hal ini, kita bantu opd sebagai pendamping sehingga tupoksi sejalan dan ingin mengembangkan kapasitas, apa saja yang dibutuhkan di ksp(kebijakan satu peta).

Baca Juga :  Update Situasi Terkini Covid-19 di Sumatera Selatan

kita sampaikan dalam lokakarya ini, tentang difinalisasi kelembagaan,sop, katalog data dan proses perencanaan tataguna lahan, sig (sistem informasi geografis) dan kompilasi, tahap dimana data tersebut dicek datanya lengkap verifikasi sebagai data dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan Komitmen bareng- bareng meningkatkan kapasitas.

Tahap selanjutnya akan dilakukan Integritasi data tematik dan data dasar,sinkronisasi antar data tematik. Jadi kedepan tidak ada lagi konflik sengketa lahan sebab data sama.

“Dalam pendataan kita tawarkan Peta mandatori 85 data tematik dan untuk OKI ada penambahan mandatori jadi 171 data tematik pertema, contoh data curah hujan, suhu,hak guna usaha(HGU), sawah, irigasi, rencana tata ruang wilayah. Sedangkan peta dasar meliputi peta garis pantai, garis provinsi, garis nasional. Yang akan digunakan untuk membangun daerah,papar Arga ketika dijumpai usai kegiatan lokakarya latih 2,pengembangan basis data geospacial tahap kompilasi untuk implementasi kebijakan satu peta diruang Meeting Hotel Dinasty II Kayuagung Kab.OKI.kamis(1/11/2018).

Baca Juga :  Bupati OKU Buka Kontes Batu Akik dan Bazar Ikan Hias

Ditempat yang sama , H.M.Hapis Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) OKI melalui
Jerry Hansen kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengapresiasi kegiatan ini. “Kapasitas sdm kurang makanya perlu pendamping untuk meningkat kualitas dengan harapan ketata ruangan perencanaan lebih efektif. Ratusan data set yang akan ditampilkan, harapan dengan adanya lokakarya ini ada peningkatan sdm dan portal dalam pemenuhan data di era keterbukaan informasi publik”. pungkas Jerry. (firman/red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini