Jakarta, wartaterkini.news–Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan perlunya perbaikan pada layanan rujukan RS di Indonesia. Layanan ini tercakup dalam dua pilar transformasi kesehatan, yaitu Pilar 1 Transformasi Layanan Primer dan Pilar 2 Transformasi Layanan Rujukan.
Menkes dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jawa Tengah pada Rabu (28/2/2024) menegaskan bahwa prinsip rujukan harus bersifat humanis, bukan sekadar administrati.
“Pertama, rujukan harus disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan penyakit. Kedua, layanan rujukan RS perlu disesuaikan dengan kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani jenis penyakit tersebut,” kata Menkes Budi melalui keterangan resminya Kamis (29/2/2024).
Kemudian ketiga, akses pelayanan harus cepat dan dekat. Artinya, jika puskesmas dapat memberikan layanan yang memadai, pasien tidak perlu dirujuk ke RS. Menurut Menkes Budi, selama ini sistem rujukan di Indonesia cenderung bersifat administratif.
Karena itu, Menkes Budi berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap layanan rujukan di Indonesia. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, ia menyambut baik masukan dari berbagai pihak.
Saat ini, perubahan dalam layanan rujukan sudah mulai diterapkan, khususnya untuk pelayanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU).
Contohnya, pada pasien jantung yang membutuhkan layanan cepat, Menkes Budi akan memastikan puskesmas dilengkapi dengan peralatan seperti elektrokardiogram (EKG), defibrillator, dan obat tenecteplase.
Selain itu, semua dokter umum di puskesmas akan dilatih untuk membaca EKG. Jika diperlukan, hasil EKG dapat dikonfirmasi oleh dokter spesialis jantung. Dokter umum juga akan dilatih untuk memberikan tenecteplase atau enzim yang termasuk dalam golongan obat fibrinolitik.
“Supaya kalau ada serangan jantung, enggak usah nunggu dibawa ke rumah sakit. Prinsipnya gitu kan, biar cepat dan dekat,” kata Menkes Budi.
Ia juga mengajak semua pihak terlibat untuk berkontribusi dalam memperbaiki cara dan budaya kerja yang baik sehingga Kemenkes dapat meninggalkan perilaku yang merugikan pasien.
Sementara itu, demi mewujudkan transformasi layanan kesehatan primer, Jawa Tengah menerbitkan surat keputusan gubernur sebagai payung hukum untuk melakukan uji coba integrasi layanan primer.
“Dari 881 puskesmas, kita sudah dapat melakukan uji coba pada bulan ini dan ke depannya. Sebanyak 281 puskesmas, 331 puskesmas pembantu (pustu), dan 2305 posyandu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar.
Ia juga berharap dukungan dari Menteri Kesehatan dengan meluncurkan program Penguatan Integrasi Layanan Primer melalui Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024.
Kegiatan ini, yang mengusung tema “Penguatan Integrasi Layanan Primer dan Rujukan di Jawa Tengah,” dihadiri oleh berbagai komponen terkait dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, termasuk pemerintah daerah, Pusat, TNI/POLRI, swasta, dan masyarakat.
