Laporan Dicabut, LBH Pontianak Desak Polda Kalbar Melanjutkan Dugaan Kasus Persetubuhan Anak oleh Oknum Kepala Desa

Pontianak Kalimantan Barat, wartaterkini.news–Seorang perempuan membuat aduan ke Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) Kalbar bahwa adanya dugaan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh oknum kepala desa atas dorongan yang kuat.

Sebelumnya korban telah pernah membuat laporan pada tanggal 18 Maret 2019 kasus tersebut ke Polda Kalbar, namun laporan itu dicabut oleh korban, karena menurut keterangan korban ada berbagai intimidasi dilakukan oleh oknum tersebut dengan maksud agar laporan itu dicabut.

Baca Juga :  Ditangkap Pada di Lokasi Berbeda, 3 Terduga Teroris Diamankan ke Mako Brimob Polda Kalbar

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, Suparma berkomentar bahwa kasus serupa memang sering terjadi ketika ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual, persetubuhan, dan pencabulan terhadap perempuan terkhusus anak.

“Justru semestinya kasus dugaan persetubuhan terhadap anak ini tetap harus diproses meskipun sudah ada pencabutan pelaporan, juga perlu diluruskan pemahamannya bahwa ini bukanlah merupakan delik aduan akan tetapi delik biasa,” Katanya.

Baca Juga :  Videonya Viral, PPSU Kelurahan Jelambar Tutup Mulut Terkait Video Berendam di Got

Kendati demikian, Suparman juga menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sama seperti narkoba, korupsi, dan terorisme.

“Tidak ada alasan secara hukum bagi pihak pihak kepolisian untuk tidak melanjutkan kasus ini, terlebih melemparkan semuanya kembali pada korban. Harusnya penegak hukum melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat sebagaimana ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD dan Bupati Tobasa Sepakati APBD Tahun Anggaran 2020

Suparman pun menegaskan jika memang kasus dugaan pencabulan tidak akan diproses dengan alasan laporan dicabut semestinya pihak kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

“Ya, keluarkan SP3 biar ada kejelasan dan kepastian hukum baik bagi korban dan pelaku bukan didiamkan tanpa kepastian. Negara kita negara hukum,” Tegasnya. (Lutfi/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini