Kamis, Juli 7, 2022
Google search engine
BerandaBeritaKuasa Hukum Aprima Tampubolon Minta Penjelasan Polisi Terkait Alasan SP3

Kuasa Hukum Aprima Tampubolon Minta Penjelasan Polisi Terkait Alasan SP3

Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara, wartaterkini.news–Kuasa hukum Aprima Tampubolon, meminta polres Kota Tidore Kepulauan, membuka kembali kasus penganiayaan klienya yang sudah di SP3. Kedatangan kuasa hukum meminta penjelasan polisi terkait alasan SP3. Mereka datang ke Kanit pidum bertemu kanit dan penyidik. Kuasa hukum menemukan keanehan dalam alasan SP3 yang menurut polisi tak cukup bukti. Selasa (03-09-2019)

Romy S. Djafaar, S.H sebagai tim Hukun Aprima Tampubolon kepada wartawan mengatakan, Pertama, soal Visum. Setelah kuasa hukum berkoordinasi dengan pihak Puskesmas tempat Aprima di periksa pertama kali, ternyata Polres tidak pernah mengambil atau meminta hasil pemeriksaan kliennya. Ini aneh menurut kami.

Baca Juga :  Tidak Ada Upaya Perbaikan Oleh Pemerintah, Warga Desa Tanjung Swadaya Perbaiki Jalan Rusak

“Karena seharusnya Polisi mengambil hasil pemeriksaan puskesmas, karena disitu jelas sekali tanda-tanda penganiayaannya. Namun ternyata visum yang digunakan dari RSUD Kota Tidore Kepulauan,  padahal klien kami tidak diperiksa di RSUD, karena ia sudah menyampaikan telah diperiksa di puskesmas soasio. Nah, Polisi yang mengantarnya ke RSUD sudah bilang kalau mereka akan ambil hasil di puskesmas. Tapi ternyata tidak”.kata Romy S. Djafaar,

Lanjutnya, Kedua, soal CCTV, menurut kami disini juga terjadi keanehan, kejadian tgl 9 juli 2017, Pemkot rilis di media tgl 10 juli 2019, lewat Wawali bahwa mereka punya rekaman Cctv sehingga mendesak, “klien kami untuk minta maaf, tapi menurut poglisi hasil lab for tidakk ada gambar karena CCTV tidak aktif saat kejadian. Nah, mana yang betul ? Apalagi ternyata polres tidore baru menyita CCTV pada tanggal 29 juli 2019. Aneh kan”. Tegasnya

Baca Juga :  Bupati SBB Pimpin Upacara HUT RI Ke-75

Tambahnya, Nah dari situ saja sudah janggal. 2 bukti yang penting ini tidak dihadirkan. Kami menduga, ini ada kesengajaan, karena polisi tau persis kalau hanya keterangan pelapor (klien kami) yang berdiri sendiri tidak memenuhi minimum pembuktian (unus testis nulus testis).

“Oleh karena itu, kami minta polisi untuk bekerja profesional,  membuka kembali kasus ini, melakukan investigasi untuk mencari saksi lain diluar ASN. Karena secara psikologis, kami bisa mengerti kenapa ASN tidak mau buka mulut. dan kami bersedia membantu polisi untuk  menghadirkan bukti”.ucapnya

Baca Juga :  Uji Kompetensi Wartawan Maluku Utara Resmi Ditutup, 50 Peserta Lulus Kompetensi

Kuasa Hukum, Romy S. Djafaar, S.H dan Maharani Caroline, S.H. (Alif)

Print Friendly, PDF & Email
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Covid-19 Counter

Indonesia
6,080,451
Total Kasus
Updated on 27 June, 2022 1:25 am

Paling Populer

Headline News