Konferensi Pers Kejari Jepara Pengembalian Uang Negara Rp1 Miliar dari Mitra LPDB-KUMKM

oleh

Jepara Jateng, wartaterkini.news– Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara mengembalikan dana bantuan bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Uang senilai Rp1 miliar merupakan pengganti kerugian negara hasil penggelapan yang dilakukan pemilik Koperasi Serba Usaha (KSU) Permata di Jepara.

Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Ayu Agung mengatakan, kasus ini terungkap sejak 14 Desember 2020 dengan menetapkan tersangka Ketua KSU Permata Abdul Rouf.

Baca Juga :  Kapolres Pamekasan Gelar Konferensi Pers Terkait PPKM Darurat dan Penanganan Covid-19

Menurut Ayu Agung saat konferensi pers di kantornya, Rabu (24/11/2021), dana bantuan itu diajukan pada 2015. Setelah bantuan cair, ada dugaan penyaluran yang tidak sesuai.

Mestinya dana bantuan itu terdistribusikan kepada 50 daftar penerima definitif. Namun dari hasil pemeriksaan, dari daftar penerima itu tidak ada yang menerima bantuan modal usaha dari KSU Permata.

“Dana itu digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi. Sehingga mengakibatkan angsuran kepada LPDB-KUMKM macet dan merugikan negara”, kata dia

Baca Juga :  Polda SUMUT Berhasil Tangkap Lima Terduga Pembunuh Oknum Wartawan

Ayu menambahkan, bantuan tersebut diperuntukkan kepada koperasi sebagai bantuan permodalan, sekaligus membantu pelaku UMKM. Ternyata disalahgunakan oleh tersangka. Sehingga bantuan tidak tepat sasaran.

“Uang itu akan kita kembalikan kas negara. Siapapun jika terbukti merugikan negara akan kita tindak tegas”,ucapnya.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin menyampaikan, penggantian kerugian negara ini menjadi perhatian bagi koperasi yang menyalahgunakan dana pinjaman.

Baca Juga :  Cepat Tanggap BPBD OKU Selatan Sukses Bebaskan Dua Desa Terisolir Pasca Tanah Longsor

Ia menyebut, pengelolaan keuangan LPDB-KUMKM juga mengacu pada mekanisme Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN).

“Seharusnya dana tersebut disalurkan kepada pelaku UMKM. Agar usaha mereka bisa maju,” katanya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi, dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. (Eko/Red).

Print Friendly, PDF & Email