Ketua KPU Taput Minta Aparat Hukum Usut Pelaku Pemotongan Dana PPS

Tapanuli Utara, wartaterkini.news–Dana PPS (Panitia Pemunguta Suara) yang dialokasikan untuk ATK bagi setiap desa pada saat pilkada, ketika pencairan diduga terjadi pemotongan oleh oknum Sekcam Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.  Informasi yang beredar, diduga oknum pejabat tersebut menggunakan azas manfaat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Hal ini terlihat dari dana PPS yang dialokasikan untuk ATK seharusnya diterima sebesar Rp. 975.000/desa, namun kenyataannya yang diterima hanya Rp. 500.000/ desa. Untuk diketahui Kecamatan Siatas Barita terdiri dari 12 desa. Sebelumnya, diduga oknum Sekcam telah melakukan pemotongan Rp.250.000/desa untuk penyusunan SPJ desa pada pencairan dana ATK PPS tahap pertama.

Kejadian ini seperti diungkapkan salah seorang Ketua PPS yang tak mau disebut namanya pada media Wartaterkini.News saat ditemui di kediamannya, Kamis (08-08-2019) membenarkan dana ATK PPS yang diterima sebesar Rp. 500.000/ desa. Pencairan dilakukan di rumah Sekcam yang berada di Desa Pancur Napitu Kecamatan Siatas Barita.

Baca Juga :  Mengintip Persiapan Rutan Muaradua Jelang Pecoblosan

“Kemarin ada 6 (enam) desa yang menerima dana ATK PPS. Tiap desa menerima Rp.500.000,-. Kami mengambilnya langsung di rumah Sekcam,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi mengenai pemotongan dana tersebut, dirinya mengatakan tidak ada kesepakatan mengenai pemotongan dana ATK PPS

“Kami tidak ada kesepakatan dipotong,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siatas Barita, Saut Sitompul, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut pada hari yang sama mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait pencairan dana kepada PPS. Tetapi,dirinya membenarkan bahwa percairan dana ada dari pihak KPU Kabupaten Tapanuli Utara.

Baca Juga :  Bupati Sumba Tengah Lepas Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019

Terpisah, oknum Sekcam Kecamatan Siatas Barita saat dikonfirmasi terkait kabar pemotongan tersebut mengatakan bahwa pencairan dana diserahkan kepada PPS. Dirinya juga memberikan alasan adanya pemotongan untuk penyusun SPJ mereka.

Menurutnya pemotongon tersebut digunakan untuk menyusun SPJ setiap dana cair. Sebelumnya ketika pencairan dana ATK PPS bulan april lalu dipotong sebesar Ro.250.000/ desa. Oknum Sekcam tersebut menjelaskan bahwa itu kesepakatan dari mereka.

“Penyusunan ada bertahap,uang Rp.250.000/desa dipotong untuk penyusunan SPJ pada bulan April lalu,”jelasnya.

Baca Juga :  Ketua DPC APDESI Morotai Sebut Pokja Bupati Hanya Duduk Diam Dan Terima Gaji

Bahkan oknum Sekcam tersebut mengatakan apabila ada PPS yang keberatan dipersilahkan menghadap dirinya.

Siapa PPS yang keberatan? Bawa mereka kepada saya.” ujarnya

Sementara itu, Ketua KPU Tapanuli Utara, Kopman Pasaribu, mengatakan dana tersebut tidak boleh dipotong. Sebab, jika ada pemotongan pencairan dana PPS itu sudah tindakan pidana dan dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib.

“Kami juga mencairkan dana kepada mereka tidak ada pemotongan. Mereka sudah capek bekerja,resiko kerja berat. Apa tega lagi memotong dana mereka?
Perlu diusut itu,laporkan saja ke polisi? Biar jera,itu sudah tindakan pidana melanggar hukum” Jelasnya, Kamis (08-08-2019). (Friska Panjaitan/red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini