Ketua Formapp Mabar Tolak Kenaikan Biaya Ke TNK

Mabar NTT, wartaterkini.news–Ketua Forum Masyarakat penyelamat Pariwisata Manggarai barat ( FORMAPP-MABAR), Rafael Todowela, menanggapi dan Mengecam keras atas wacana penetapan biaya ke Taman Nasional Komodo (TNK) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi Rp. 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun yang rencananya dimulai 1 Agustus 2022 mendatang.

Melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Rabu (29/06/2022), Ketua Formapp Mabar, Rafael Todowela menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya menolak atas wacana penetapan biaya Rp.3.75 juta ke TNK dengan alasan bahwa selama ini aktivitas pariwisata di TNK sangat memberikan kontribusi positif secara perekonomian kepada masyarakat kabupaten Manggarai Barat.

Lalu kontribusi itu khususnya bagi pelaku pariwisata disektor perhotelan, restoran, perkapalan, Pemandu wisata, angkutan umum/Travel,UMKM, sektor pertanian, nelayan dan pendapatan Negara melalui PNBP.

“Apresisi ekonomi dari sektor pariwisata ini tentu sangat membantu perekonomian masyarakat Mabar khususnya,”jelas Rafael

Tambahnya, apabila pemerintah melalui KLHK menerapkan tiket Masuk dari yang sebelumnya 250.000/ orang wisatawan asing dan 75.000/ orang wisatawan domestik menjadi 3,75 juta per orang, itu artinya siap- siap pariwisata ini akan runtuh dan perekonomian masyarakat lokal Manggarai Barat akan jatuh atau terdepresiasi.

Baca Juga :  Diduga Atlet Luar Daerah Ikut Bertanding Pada Porkab OKU Selatan 2019

Selain itu kata Rafael, kebijakan tersebut membuat wisatawan tidak akan datang atau berkunjung kekomodo lagi jelas konsekwensi logisnya adalah pelaku pariwisata lokal akan kehilangan mata pencarian dan sektor pariwisata diperedeksi akan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu atau kelompok bermodal saja,”ungkapnya

Mustahil bagi masyarakat menengah kebawah bisa membeli tiket masuk dengan harga 3,75 juta/ orang. Akibat lainya adalah pendapatan pemerintah daerah akan menurun, restoran, perhotelan, jasa perkapalan, pemandu wisata dan stake holders pariwisata terkait lainya akan mengalami depresiasi secara ekonomi.

Terkait kuota kunjungan hanya 200.000 per tahun maka bisa dikalkulasi bahwa kunjungan perbulan=16.600 orang, per minggu= 4166 orang dan perhari=547 orang. Perhitungan berbasis pada kuota tersebut diatas tentu sangat merugikan pelaku pariwisata dan perekonomian karena kunjungan wisatawan akan sulit diperediksi.

Baca Juga :  Polres Magelang Ungkap Pencurian HP Dengan Modus Pura-Pura Tanya Harga Kusen

Bila menerapkan kuota tersebut maka hanya pelaku usaha tertentu yang akan mendapatkan kuota sementara pelaku usaha wisata lainya berpotensi full kuota yang akan menyebabkan diskriminasi ekonomi masyarakat dan berpotensi terjadinya kecurangan didalam registrasi jumlah kuota wisatawan.

“Formapp Mabar menolak dengan keras penggunaan standar kuota dalam memasuki TNK” ujar Rafael

Sistem pembayaran 15 juta per 4 orang pertahun adalah bentuk dominasi kapitalis didalam manajemen pengolahan taman nasional komodo, sungguh perhitungan tersebut merugikan para pengunjung, pelaku usaha dan pasar pariwisata.

Perhitungan tersebut syarat dengan asupan kepentingan ekonomi bisnis tanpa mempertimbangkan hak-masyarakat untuk menikmati pemandangan indah pulau komodo yang berwawasan Universal bagi umat manusia dan seluruh lapisan masyarakat. Hentikan wacana yang tidak bermoral sosial tersebut

Pemerintah melalui KLHK mengklaim bahwa ada 11 trililiun nilai jasa konservasi yang hilang akibat kunjungan wisatawan ke TNK.

Pernyataan itu dianggap hoax karena kenyataanya bukan wisatawan yang merusak TNK oleh aktivitas wisata namun sebaliknya pemerintah sendiri yang menghancurkan ekosistem pulau rinca dengan mendirikan Jurasik Park bernilai triliunan.

Baca Juga :  Kepergok Gasak Motor Korbannya, Tiga Pelaku Ranmor Di Ringkus Polisi

Namun Penghancuran ekosistem tersebut tentu masive, tersistem dan terencana yang membuat pulau rinca masih ditutup sampai hari ini dampak dari pembangunan tersebut. Saat ini pemerintah kembali menyalahkan wisatawan bahwa kerusakan itu bernilai 11 triliun oleh aktivitas wisatawan.

Secara terpisah diakhir pesan WhatsApp oleh Ketua Formapp Mabar, Rafael Todowela menyampaikan pernyataan sikap dan tiga (3) isi tuntutannya yaitu:

1. Mendesak Peresiden Joko Widodo agar Mereshuffle Mentri KLHK yang tidak Becus mengurus TNK

2. Mendesak Pemerintah Pusat agar menghentikan wacana sistem kuota 200.000 orang masuk dalam TNK sistem registrasi online masuk TNK dan segala macam bentuk wacana liar yang menyesatkan nalar publik dan menciderai perasaan pelaku pariwisata Manggarai Barat.

3. Mendesak Peresiden Jokowi Dodo agar Pengolahan TNK pro pada pembangunan ekonomi masyarakat lokal Mabar bukan Cukong Kapitalisme yang menyengsarakan ekonomi rakyat. (Eras Tengajo/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini