Rabu, Agustus 10, 2022
Google search engine
Beranda Berita Kepercayaan Publik Penting Bagi Penegakan Hukum

Kepercayaan Publik Penting Bagi Penegakan Hukum

JAKARTA,Wartaterkini.News–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menilai pemerintahan yang kuat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (publik) agar dapat menjalankan program dan melahirkan inovasi pelayanan publik dengan kualitas yang baik dan berkesinambungan.

“Tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat tersebut akan memunculkan legitimasi yang utuh kepada negara dan pemerintahannya,” kata Menteri Syafruddin dalam Rapat Kerja dan Penandatangan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2019, di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Oleh karena itu, tegasnya, kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus diarahkan untuk meraih kepercayaan publik dalam upaya penanggulangan terorisme, sehingga menguatkan opini publik bahwa negara tidak pernah kalah dari terorisme.

Baca Juga :  Cegah Radikalisme Melalui Pendekatan Budaya Kearifan Lokal

Kontra terorisme yang dilakukan BNPT, menurutnya, merupakan perang untuk merebut opini publik. Penegakan hukum harus mampu membuktikan teroris adalah musuh masyarakat yang harus diadili karena melanggar hukum Indonesia.

“Simbol negara era demokratisasi berupa penegakan hukum dengan meraih simpati publik,” ujar Menteri Syafruddin.

Hal itu, lanjutnya, karena jika pelaku teror berhasil menebar ketakutan yang luas, maka negara dianggap lemah dan tidak mampu mendapat legitimasi rakyat.

Oleh karena itu, BNPT harus semakin diperkuat melalui kinerjanya guna meraih kepercayaan dari masyarakat, di tengah ancaman terorisme saat ini yang sangat dinamis dan sedang bertranformasi.

Baca Juga :  Jenazah Ibu Ani Yudhoyono di Makamkan

“Landasan keamanan yang mantap akan menjadi landasan yang kuat untuk berjalannya program ekonomi dan pembangunan,” ucap Menteri Syafruddin.

Untuk mendukung penguatan kinerja BNPT, menurut Menteri Syafruddin ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti fokus dan membuat prioritas. “Lebih fokus pada hasil dan menciptakan kinerja yang berkualitas. Artinya fokus memberikan kemanfaatan bagi publik,” tuturnya.

Terkait pengembangan SDM di BNPT, Menteri Syafruddin mengatakan perlu dilakukan akselerasi kinerja atau shifting komposisi pelaksana fungsional untuk menjamin secara teknis pendayagunaan SDM dapat segera memenuhi standar kinerja yang dibutuhkan organisasi.

Baca Juga :  Petani Dapat Lahan 520 Ribu Hektare, Presiden: Manfaatkan dengan Produktif

Untuk itu, tambahnya, harus dibangun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). “Melalui SAKIP, setiap instansi termasuk BNPT didorong mempertanggungjawabkan setiap Rupiah anggaran yang digunakan,” katan Menteri Syafruddin.

Dengan demikian, tegasnya, ada kejelasan parameter kinerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, dengan mengimplementasikan SAKIP juga akan mengurangi pemborosan anggaran. Akuntabilitas yang baik akan mendorong tata kelola pemerintahan lebih baik lagi.

Pada acara tersebut, Menteri Syafruddin pun mengapresiasi Kepala BNPT Suhardi Alius beserta jajarannya atas kinerja yang ditunjukkan selama ini dalam hal pemberantasan terorisme.

Bahkan, menurutnya banyak negara di dunia yang memuji pola-pola yang dilakukan BNPT dalam penegakkan hukum kasus terorisme. (Ant Jpp)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini