Kemendagri Ingatkan Pentingnya Kerja Sama Antar Desa

Jakarta, wartaterkini.news–Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, mengingatkan pentingnya kerja sama antardesa agar tidak hanya satu desa yang maju, melainkan banyak desa yang akan maju bersama-sama.

“Mengapa perlu kerja sama antardesa? Supaya jangan satu desa pintar sendiri. Makanya perlu membangun interaksi antardesa. Ya, istilahnya jangan one man show, lah,” kata La Ode dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/12/2023).

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Program Penguatan Kelembagaan Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di tujuh regional secara daring, meliputi Medan, Palembang, Yogyakarta, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Jayapura.

Baca Juga :   Polresta Magelang Gerebek Tambang Pasir Ilegal di Lereng Merapi

Menurut La Ode, kerja sama tersebut tidak hanya dapat dilakukan melalui mekanisme government to government, melainkan dapat pula dilakukan dengan pihak swasta.

“Hanya saja, kerja sama itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada,” ucapnya.

La Ode mencontohkan, keberadaan beberapa desa yang sebenarnya memiliki kesamaan tipologi kawasan, seperti pertanian dan perkebunan, namun tidak bisa disatukan karena terkendala batas desa.

“Karena ada batas desa, kemudian mereka jalan sendiri-sendiri. Seharusnya ini yang saling kerja sama,” ujarnya.

Baca Juga :   Kemendagri Gelar Rapat Validasi Data Wilayah di Bogor, Fokus pada Akurasi Administrasi

Ia mengingatkan, bahwa penguatan kelembagaan desa untuk membuat desa-desa di Indonesia tangguh sangat penting dilakukan sebab desa merupakan pagar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau desa tangguh, kecamatannya tangguh, kabupatennya tangguh, provinsinya tangguh, dan juga NKRI,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu Kemendagri Chaerul Dwi Sapta menegaskan, rapat koordinasi tersebut melibatkan pemangku kepentingan terkait, di antaranya perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Baca Juga :   Sambut Ramadhan, Lapas Pamekasan Lakukan Pemeliharaan Gedung

“Rakor itu diharapkan mampu memberikan masukan-masukan untuk perbaikan pelaksanaan P3PD pada 2024,” ujar Chaerul. (*)