banner 728x250

Kemenaker dan Stakeholders Komitmen Beri Perlindungan bagi Tenaga Kerja Asing

Jakarta, wartaterkini.news–Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama stakeholders penyedia tenaga kerja untuk bekerja sama dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja, khususnya Tenaga Kerja Asing (TKA).

Hak dan kesejahteraannya TKA juga perlu dilindungi dengan baik dikarenakan penggunaanya sebagai bagian integral dari perekonomian global, berkontribusi besar pada penguatan industri, perluasan keterampilan dan penciptaan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan saat gelaran Regional Workshop on Exchange Policy Information of Mechanisms and Regulations of the Foreign Workers’ Arrangement in the Asia Pacific and Southeast Asia di Jakarta pada Senin (27/5/2024).

“Kita harus bersama-sama berkomitmen untuk menjaga standar yang tinggi dalam hal perlindungan pekerja, atmosfer ketenagakerjaan yang baik dan adil, serta kesempatan pengembangan karir yang layak,” kata Ida Fauziyah dalam laporan yang dilansir dari InfoPublik pada Senin (27/5/2024).

Baca Juga :   ACI Apresiasi Komitmen Bandara Soetta terhadap Aspek Keselamatan

Ida Fauziyah juga menekankan bahwa kebijakan penggunaan TKA haruslah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penggunaan TKA harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pekerja lokal, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan.

“Kita harus berusaha untuk menciptakan lingkungan dimana pertumbuhan ekonomi sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab bersama bagi semua pemangku kepentingan,” ujar Ida Fauziyah.

Menaker juga mendorong terciptanya kemitraan yang lebih erat antara perusahaan pengguna TKA dan terciptanya platform yang lebih kuat untuk pertukaran informasi dan inovasi antara perusahaan pengguna tenaga kerja asing dan seluruh stakeholder terkait.

“Kolaborasi yang baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan akan membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk dalam hal pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan sosial,” ucap Menaker.

Baca Juga :   Indonesia dan Timor Leste Sepakati Empat Poin

Sejalan dengan pernyataan Menaker Ida, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Estiarty Haryani menambahkan bahwa lokakarya itu dilaksanakan sebagai wadah untuk saling berbagi informasi dan praktik pelayanan terbaik, yang dilakukan oleh negara Asia Pasifik dan ASEAN terkait perijinan TKA, informasi dan data TKA,

Selain itu, lokakarya tersebut juga digelar untuk menjawab tantangan terkini dalam dunia kerja dan memperkuat kerja sama antara negara Asia Pasifik dan ASEAN dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) praktisi penerbitan izin kerja bagi TKA.

“Selain hal tersebut, acara ini juga dimaksdukan sebagai media sosialisasi prosedur serta regulasi penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau izin kerja di Indonesia kepada para stakeholders,” tambah Estiarty.

Sebagai informasi, Regional Workshop itu digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan diikuti 220 peserta yang berasal dari berbagai kedutaan besar negara asing di Jakarta, kamar dagang, perusahaan multinasional, Kementerian/Lembaga dan Sekretariat ASEAN dengan tujuan sebagai media pertukaran informasi, kebijakan, mekanisme, dan peraturan penggunaan TKA di Asia Pasifik dan Asia Tenggara.

Baca Juga :   KDEI Taipei Berkomitmen Lindungi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

Turut hadir dalam pembukaan tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker dan Plt Dirjen Binapenta dan PKK Estiarty Haryani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Va Thong dan beberapa pejabat Kemnaker. (**)