Kemenak Minta PTKN Lakukan Audit Organisasi

Jakarta,wartaterkini.news–Kementerian Agama minta Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) melakukan audit organisasi berkelanjutan. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan saat mewakili Menteri Agama pada Pembukaan Rakornas PTKN BLU dan Non BLU, di Bandung.

Audit berkelanjutan menurutnya dapat memantau perbaikan pengelolaan PTKN. Sekjen yakin prospek tata kelola PTKN ke depan akan semakin baik dan jadi kebanggaan bersama. “Persyaratan yang diperlukan tentu inovasi tiada henti dan mencermati perkembangan ekosistem dunia pendidikan nasional dan tantangan global,” sambung Nur Kholis, Jumat (30/11).

Baca Juga :  Banjir di OKU Selatan, Kecamatan Simpang dan Buana Pemaca Dapat Banjir Kiriman

Saat ini menurut Nur Kholis, Kementerian Agama memiliki 72 PTKN. Kebijakan pemerintah saat ini adalah mendorong kemandirian pengelolaan perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah membuka peluang kepada PTKN yang dinilai memenuhi syarat untuk melangkah maju menjadi PTKN dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Kemenag mendorong penyelenggaraan PTKN pada terciptanya otonomi perguruan tinggi. Termasuk otonomi di bidang penyediaan anggaran.

Baca Juga :  Don Jon Bela Wartawan sebagai Profesi Bermartabat

“PTKN yang telah memenuhi syarat menjadi BLU diharapkan berani mengambil langkah keluar dari zona nyaman dari pengelolaan keuangan berbasis PNBP konvensional menjadi pengelolaan keuangan berbasis BLU,” jelasnya.

Oleh karena itu, Nur Kholis pun mengapresiasi sejumlah perguruan tinggi yang berani melakukan perubahan menjadi PTKN BLU.

“Pola pengelolaan sebagai BLU diharapkan memberi dampak positif terhadap perkembangan PTKN itu sendiri. Seperti halnya di lingkungan perguruan tinggi umum,” harap Nur Kholis.

Baca Juga :  Keluhkan Masalah Listrik di Haltim, Ailen Goeslaw Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi

PTKN diharapkan dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan dari penciptaan layanan. Optimalisasi potensi yang ada berupa aset, manajemen teknologi dan SDM juga perlu dilakukan guna menghasilkan PNBP.

Namun, ia juga mengingatkan kemandirian pembiayaan PTKN juga harus memperhatikan penyelenggaraan PTKN yang berkeadilan dan terjangkau oleh masyarakat. (Wandi/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini