Kelurahan Akan Terima Kucuran Dana Rp. 352 Juta Pertahun 

Kayu Agung Ogan Komering Ilir– Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) Provinsi Sumatera Selatan, Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Mulai serap aspirasi dan usulan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), Tingkat kecamatan.

Forum musyawarah tingkat kecamatan ini digelar guna membahas, menyepakati kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan pembangunan desa atau kelurahan. Yang digunakan sebagai landasan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten OKI tahun 2020 mendatang.

Hari ini, Senin (7/1/2019), dari 18 kecamatan yang masuk wilayah  Kabupaten OKI, 5 (Lima) Kecamatan secara serentak melakukan kegiatan tahap awal musrenbang tingkat kecamatan diantaranya Kecamatan Kayuagung, Jejawi, Sungai Menang, Pedamaran dan Lempuing.

Kemudian nantinya disusul ke wilayah kecamatan yang lain. Dalam musrenbang tingkat Kecamatan Kayuagung ini digelar di aula kantor kecamatan setempat.

Baca Juga :  Dua Kelurahan Bersaing Untuk Lomba BBGRM Tingkat Nasional

Camat Kayuagung Dedi Kurniawan, S.STP mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut sangatlah penting, mengingat nantinya tidak hanya desa, pihak pemerintah kelurahan juga akan menerima kucuran dana pembangunan.

Kegiatan ini sangatlah penting, apalagi nanti kelurahan juga mendapat dana pembangunan sebesar Rp. 352 juta pertahunnya. Dana ini mirip dengan dana desa. Jika dana desa swakelola, akan tetapi dana kelurahan tidak sama.

“Misalnya desa ingin membangun siring dapat melibatkan masyarakat setempat dan upahnya pun bisa langsung dibayar, sedangkan untuk kelurahan dalam pemanfaatan atau penggunaan dana diterima harus melibatkan pihak ketiga yang menjalankan proses pembangunannya.” Ujar Dedi

Oleh karena itu seluruh lurah diminta untuk berkonsentrasi penuh, cermat dan hati-hati. Karena baru kali ini akan mendapatkan dana bantuan untuk kelurahan tersebut, maka dari itu silahkan berkonsultasi dengan pihak kecamatan.

Baca Juga :  Dishub Kabupaten Bekasi Tinjau Persiapan Pemberlakuan Larangan Mudik

“Artinya pemanfaatan dana tersebut, lurah selaku kuasa pengguna anggaran harus melibatkan seluruh perangkat kelurahan melalui musyawarah bersama yang diikuti seluruh komponen masyarakat. Ikuti aturan main bagaimana cara pengelolaannya, jangan sampai karena tidak cermat menjadi masalah dikemudian hari,” Tambah Dedi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten OKI, Makruf CM, S.Ip MM mengatakan, kegiatan musrenbang seperti ini ada dasar hukumnya, yaitu UU Nomor 25 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri (Permen) tentang perencanaan dan pengendalian daerah. Berdasarkan aturan tersebut kita wajib melakukan musrenbang ini.

Setiap program pemerintah sebenarnya berkelajutan, seperti hari ini, dilakukannya musrenbang sebagai landasan perencanaan pembangunan pada tahun 2020. Artinya, bukan untuk tahun 2019, karena kalau untuk 2019 itu sudah ada dianggarkan, tinggal lagi pelaksanaannya. ungkap Makruf.

Baca Juga :  16 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Tahap Ketujuh Tiba di Indonesia

“Ini sebagai bukti kalau progeram pemerintah itu berkelajutan, jadi setiap pembangunan itu harus kita selesaikan bertahap, bukan sekaligus harus selesai. Ungkap Makruf.

Program membangun Pemerintah Kabupaten OKI di tingkat desa saat ini sudah sampai tahap 75 persen, seperti pembangunan jalan Sepucuk, tinggal pengaliran listrik di daerah pesisir.

“Kita semua tahu meski dengan anggaran yang terbatas, kita masih bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit masalah yang dikeluhkan masyarakat. Kami punya konsep dalam perencanaan pembangunan, jadi jangan harap masuk dalam program perencanaan kedepan kalau usulannya tidak disampaikan hari ini,” tandas Makruf.  (Fitriyani/Red)

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini