Kaji Kebutuhan Pemkot Bentuk Tim Seleksi TKS

oleh -931 views

Pagaralam,wartaterkini.news–Pemerintah Kota Pagar Alam berencana akan membentuk panitia Tim seleksi tenaga non PNS di lingkup Pemkot Pagar Alam.Hal ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Wali Kota Pagar Alam Nomor 800/993/BPKSDM/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang pemberhentian perpanjangan kontrak tenaga kerja non PNS di lingkup pemerintah Kota Pagar Alam yang menjadi kajian serius pemerintah.

Pasalnya berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pagar Alam jumlah tenaga non PNS atau TKS berjumlah 2618 orang, bahkan dalam satu satker ada yang memiliki TKS ratusan dan lebih banyak daripada jumlah ASN.

Baca Juga :  BMKG Imbau Waspada Potensi Gelombang Tinggi Saat Mudik

“Sehingga inilah yang menjadi alasan Walikota Pagar Alam mengeluarkan surat edaran tersebut,” ucap Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam H. Syafrudin dalam rapat di ruang rapat Besemah I (10/12).

Sekda mengungkapkan,terkait edaran tersebut, maka harus dilakukan analisa atau kajian terlebih dahulu berapa jumalah TKS yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD

“Mengingat wacana ini harus selesai per Januari 2019, makanyan harus dibentuk tim seleksi ini,” tegas Sekda.

Sementara Kasubag Kelembagaan Ortala Kota Pagar Alam Rizki menambahkan bahwa idealnya dalam satker itu satu Kasubag membawahi dua orang staf.

Baca Juga :  Pemkot Pagaralam Seleksi 61 Calon Penerimah Bantuan RTLH

“Apabila hal itu tidak cukup maka berdasarkan peraturan pemerintah harus merekrut satu orang yang dalam PP tersebut dinamakan tenaga harian lepas (THL),”jelasnya.

Diterangkan Rizki, pengangkatan THL itu sendiri harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kasubag itu sendiri bukan asal rekrut contohnya siswa baru tamat SMA sudah jadi TKS.

Katanya lagi, kekeliruan selama ini kontrak TKS atau tenaga kerja non PNS itu sendiri bukan ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris daerah kecuali tenaga kesehatan seperti PTT

Baca Juga :  Bersama Forkompinda, Wako Kunjungi Posko Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H

“Jadi yang menandatangani kontrak kerja non PNS ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan kontraknya juga bukan perbulan atau pertahun melainkan perkegiatan,”ujarnya.

Untuk itu, sebelum melakukan seleksi terhadap TKS yang ada saat ini, sebelumnya harus dilakukan validasi atau dihitung dulu jumlah kebutuhanya.

“Karena menelaah surat edaran Walikota tersebut adalah upaya efesiensi anggaran atau bilamana ada kontrak maka tidak ada masalah dikemudian hari,” pungkas Rizki.  (Repi Black/Red)

Print Friendly, PDF & Email