Halsel Malut, wartaterkini.news– Menjelang masa tenang dan menuju hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halmahera Selatan 2024, tim Sentral Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan melakukan rapat koordinasi.
Rapat Koordinasi Gakkumdu Pilkada 2024 ini dilaksanakan di aula Buana Lippu pada Minggu 17 November 2024 kemarin, dibuka langsung oleh ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halsel Rais Kahar.
Kegiatan tersebut dengan Narasumber, Kapolres Halsel AKBP Hendra Gunawan, Kajari Halsel Ahmad Patoni dan Akademisi Unkhair Ternate Aslan Hasan. Serta tim Gakkumdu Halsel dari Kejaksaan dan Polres Halsel
Ketua Bawaslu Halsel Rais Kahar dalam sambutannya mengatakan, Rakor ini dilakukan guna menjelang menuju hari tenang dan pencoblosan karena potensi pelanggaran oleh tim tim pasangan calon Bupati dan wakil Bupati sangat besar, untuk itu pentingnya pengawasan ketat dan koordinasi antara semua pihak untuk memastikan Pilkada berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan.
“Pemilu adalah ajang penentu arah bangsa, oleh karena itu pengawasan maksimal dari semua pihak adalah keharusan. Setiap tahapan pemilu harus diawasi dengan cermat untuk menghindari potensi pelanggaran,” ujar Rais dengan tegas.
Kapolres Halsel, AKBP Hendra Gunawan dalam materinya mengatakan, menuju masa tenang dan hari puncak pencoblosan tim Gakkumdu ini harus bergerak bersama sehingga masalah yang ditimbulkan dilapangan bisa diselesaikan secara cepat
“Saya harapkan tim Sentra Gakkumdu ini solid, memiliki integritas yang baik sehingga tidak ada celah orang mempengaruhi kita dalam melakukan tugas dan sama smaa menjaga sehingga Pilkada Halsel ini berjalan aman dan tertib,” paparnya.
Kejari Halsel Ahmad Patoni dalam paparannya mengatakan, menuju masa pencoblosan ini tim paslon tidak bisa melepaskan diri dari politik uang makanya tim ini harus kuat dan berintegritas untuk memproses setiap kasus pelanggaran Pilkada oleh tim Paslon.
“tidak bolee main main dalam penegakan hukum, tim ini harus menunjukkan kinerjanya dan memiliki integritas dalam penegakan hukum,” tandasnya.
Sementara itu, Akademisi Unkhair Ternate Aslan Hasan mengatakan, menjelang masa tenang dan menuju pencoblosan ini harus dilakukan indentifikasi potensi potensi kerawanan dalam Pilkada menjelang pencoblosan.
“Intimidasi dan mobilisasi pemilu karena Petahana sudah aktif sebagai bupati, proses intimidasi perangkat ASN dan penggunaan surat suara sisa itu harus menjadi pengawasan ketat dan Tahapannya krusial dan potensi pelanggaran nya tinggi jadi harus cara cepat di identifikasi setiap Maslaah yang ditimbulkan dalam masa tenang dan hari pencoblosan, jadi kolaborasi dan kerjasama yang baik di tim Sentra Gakkumdu,” pungkasnya. (Zul/Red)
