Ini 3 Point Dukungan GMNI Tanimbar Atas Pernyataan Bupati Petrus

oleh -200 views

Kepulauan Tanimbar Maluku, wartaterkini.news – Mendukung pernyataan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon bahwa Pemkab Tanimbar tidak akan kerja sama dengan PT. Maluku Energi Abadi, Ketua DPC GMNI KKT Jois Kristopol Esauw menyampaikan pokok pikiran diantaranya.

Pertama, apa yang disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Tanimbar pada khususnya serta masyarakat di 10 kabupaten/kota se-provinsi Maluku pada umumnya.

Menurutnya, pembentukan BUMD yang akan mengelola PI 10% perlu melibatkan Bupati/walikota se-provinsi Maluku. Sehingga kepemilikan saham di BUMD tersebut milik bersama, sahamnya milik 11 kabupaten kota serta provinsi maluku.

Baca Juga :  Kapolres Halmahera Selatan Serahkan Piagam Penghargaan Ke Forkopimda

“Supaya apa, semua daerah punya hak dan kewajiban sesuai dengan besaran kepemilikan saham pada BUMD dimaksud. Hari ini BUMD Maluku Energi Abadi (MEA) tidak merepresentasikan kepemilikan seluruh kabupaten/kota. Hanya provinsi Maluku. Kedepan provinsi Maluku saja yang diuntungkan. Bahkan untuk rekrutment struktur dan personalian, gubernur sebagai Kuasa Pemegang Modal (KPM) mempunyai hak mutlak tanpa melibatkan usul saran dari daerah,”bebernya

Kedua, Bupati Kepulauan Tanimbar telah menyampaikan “win win solution” terkait penggunaan nama BUMD dimaksud misalnya Maluku Tanimbar Energi Abadi ataupun Tanimbar Maluku Energi Abadi sehingga kepemilikan saham BUMD milik pemda KKT serta Provinsi Maluku sehingga polemik porsi penggelolaan PI 10% dapat diatur dengan baik oleh gubernur maluku dan Bupati kepulauan Tanimbar.

Baca Juga :  Kepala BPBD Kabupaten SBB: Dana Gempa Akan Dicairkan Minggu Ini

Ketiga, Porsi pengelolaan PI 10% Blok masela, wajib mempertimbangkan Tanimbar sebagai daerah penghasil dan daerah terdampak. 100% fasilitas blok masela dibagun di Tanimbar.

“Masyarakat Tanimbar akan menerima dampak signifikan akibat operasional industri gas ini, itu berarti Tanimbar berhak memperoleh pengelolaan PI yang layak,”ujarnya

Untuk itu berapapun porsinya yang diputuskan kemudian oleh pemerintah pusat wajib dijalankan oleh Pemkab. Itulah yang dimaksud dari pernyataan Bupati Kelulauan Tanimbar bahwa akan menerima keputusan pusat. Jadi jangan dipelintir seolah olah perjuangan tidak berhasil makanya bupati mulai pasrah dan terkesan melemah. Padahal kenyataannya justru sebaliknya.

Baca Juga :  Petrus Fatlolon: Masyarakat Kepulauan Tanimbar Terus Memberikan Dukungan Soal PI 5,6%

“Saya berharap seluruh komponen masyarakat mendukung langkah Bupati kepulauan Tanimbar karena apa yang diperjuangkan semata- mata untuk kemaslahatan rakyat Tanimbar. Bupati kepulauan tanimbar keluar dari zona nyamannya untuk memperjuangakan kepentingan rakyat Tanimbar,”harapnya

Mempertentangkan keputusan Gubernur Maluku dan SKK Migas adalah sikap ksatria untuk memperjuangkan hak masyarakat Tanimbar. Bupati Kepulauan Tanimbar layak untuk diapresiasi dan terus didorong agar Perjuangan ini berhasil. (NFB/Red)

Print Friendly, PDF & Email